Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia asal daerah. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, pemerintah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat khusus bagi calon PMI serta Sistem Informasi Kerja terintegrasi untuk menekan keberangkatan non-prosedural.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy, mengatakan skema KUR khusus PMI tersebut tengah dimatangkan bersama Bank NTB Syariah dengan alokasi awal sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu berpotensi ditambah sesuai kebutuhan program.
Ia menegaskan, pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada calon pekerja migran, melainkan dalam bentuk layanan terintegrasi sejak awal proses keberangkatan.
“Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa 7 April 2026.
Skema pembiayaan ini mencakup berbagai kebutuhan calon PMI, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja. Saat ini Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah masih menyusun regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan program, baik melalui Surat Edaran Gubernur maupun Peraturan Gubernur.
Selain KUR, Pemprov NTB juga menyiapkan Sistem Informasi Kerja yang telah rampung dikembangkan dan siap diuji coba tahun ini. Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan dalam satu platform, mulai dari informasi peluang kerja, rekrutmen, pelatihan hingga penyaluran tenaga kerja.
Menurut Aidy, sistem ini juga dilengkapi fitur pengendalian untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara ilegal.
“Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja luar negeri, Pemprov NTB juga melakukan transformasi Balai Latihan Kerja menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Ke depan, BLK akan diarahkan berstatus Badan Layanan Umum Daerah agar lebih fleksibel dalam pengelolaan pendanaan dan kerja sama.
“Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja. Sebanyak 1.000 kuota disiapkan pada tahap awal, terdiri dari 400 siswa SMK dan 600 peserta dari luar sekolah.
“Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK, serta 600 peserta dari luar sekolah,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan global, Disnakertrans NTB juga menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Program tersebut didukung kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pelatihan kerja, termasuk pelatihan bahasa Jepang bagi siswa kelas 2 SMK pada semester 4 dan 5.
“Dengan strategi ini, siswa kita sudah siap secara bahasa saat lulus. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat, karena mereka kuasai sebelumnya,” terangnya.
Aidy menegaskan kebijakan tersebut selaras dengan program nasional SMK Go Global yang mendorong lulusan memiliki daya saing internasional. Menurutnya, integrasi antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi kunci agar lulusan siap bekerja baik di dalam maupun luar negeri.
“Go Global bukan orangnya, tapi dia harus bisa lulusannya itu Go International untuk bekerja tentu dengan skill yang sudah dimilikinya. Makanya ilmu sains pendidikan dan ilmu pekerjaannya harus match,” tandasnya.
