Lombokvibes.com, Mataram – Ancaman rokok di Nusa Tenggara Barat memasuki fase mengkhawatirkan. Di tengah lemahnya penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), jumlah perokok usia muda justru terus meningkat, memicu alarm serius bagi kesehatan generasi mendatang.
Data terbaru menunjukkan, prevalensi perokok remaja usia 10–18 tahun di NTB telah mencapai 12,4 persen. Sementara kelompok usia 15–24 tahun menyentuh angka 24,24 persen, termasuk yang tertinggi secara nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pengendalian rokok belum berjalan efektif.
“Kita harus cemas karena perokok muda terus bertambah apalagi dengan varian merokok seperti vape yang menjadi gaya hidup anak muda,” ujar akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Lina Nurbaiti.
Di sisi lain, regulasi Kawasan Tanpa Rokok yang tertuang dalam Perda NTB Nomor 3 Tahun 2014 dinilai belum mampu menahan laju tersebut. Tujuh kawasan yang seharusnya steril dari rokok—mulai dari fasilitas kesehatan, sekolah, hingga tempat umum—masih kerap dilanggar.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengakui kepatuhan terhadap KTR masih menjadi tantangan. Pemerintah kini mencoba mendorong pendekatan baru dengan mengintegrasikan program KTR ke dalam Desa Berdaya.
“Ini salah satu dari upaya pengendalian kesehatan masyarakat dalam perilaku merokok. Inisiatif baru, kita integrasikan dengan Desa Berdaya menciptakan percontohan rumah atau kampung bebas asap rokok,” katanya.
Langkah teknis pun disiapkan, mulai dari pembentukan layanan berhenti merokok di puskesmas, penertiban iklan rokok luar ruang, hingga inspeksi mendadak oleh Satgas KTR. Namun tanpa penegakan yang konsisten, kebijakan ini berisiko kembali mandek di tingkat implementasi.
Persoalan semakin kompleks karena belum semua daerah memiliki aturan turunan. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, masih ada tiga yang belum mengadopsi regulasi lanjutan dari kebijakan nasional.
“Kalau diperlukan juga perubahan-perubahan dalam perda menyesuaikan dengan keadaan sekarang atau membuat aturan nonformal di masyarakat untuk mengubah perilaku,” ujar akademisi Universitas Udayana, Putu Ayu Swandewi Astuti.
Ironisnya, NTB merupakan salah satu penghasil tembakau virginia terbesar di Indonesia. Di satu sisi menjadi penopang ekonomi, namun di sisi lain memicu beban kesehatan yang jauh lebih besar. Bahkan, rokok kini menempati posisi kedua dalam pengeluaran rumah tangga setelah beras.
Situasi ini menempatkan NTB dalam dilema klasik: antara menjaga ekonomi daerah dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun dengan tren perokok muda yang terus meningkat, penegakan Kawasan Tanpa Rokok tak lagi bisa ditawar, jika ingin menyelamatkan generasi mendatang.
