Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan strategi fiskal yang lebih efisien dan terarah menyusul penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., saat memaparkan penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Najmul menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal mengalami tekanan.
“Penurunan alokasi transfer dari pusat sebesar Rp206,75 miliar harus kita sikapi dengan langkah rasionalisasi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Ini bukan situasi yang mudah, tapi momentum untuk membangun daerah dengan lebih efisien dan produktif,” tegas Najmul.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025, alokasi transfer untuk Kabupaten Lombok Utara turun dari Rp847,44 miliar menjadi Rp640,68 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan struktur anggaran tanpa mengorbankan program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
RAPBD 2026 sendiri disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjadi tindak lanjut dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD Tahun 2026.
“Fokus kita tetap pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur publik yang berkeadilan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Najmul.
Dalam rancangan yang disampaikan, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,189 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp341,61 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp847,44 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,184 triliun, dengan komposisi belanja operasi Rp809,83 miliar, belanja modal Rp208,79 miliar, dan belanja transfer Rp162,30 miliar.
Najmul menegaskan, meski ada penyesuaian, arah pembangunan 2026 tetap selaras dengan tema kebijakan fiskal nasional, Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Tantangan fiskal ini tidak boleh melemahkan semangat kita. Justru harus menjadi pemicu untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif agar RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
