Lombokvibes.com, Lombok Tengah– Tiga provinsi yang dahulu pernah dipersatukan dalam wilayah Sunda Kecil kini kembali merapatkan barisan. Bali, NTB, dan NTT secara resmi mengesahkan kerja sama regional melalui penandatanganan MoU Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR BNN) dan menyepakati lima prioritas besar pembangunan yang akan mulai dijalankan pada 2026, pariwisata, konektivitas, energi, perdagangan, dan ekspor.
Pertemuan di Mandalika ini merupakan tindak lanjut dari diskusi awal pada 3 November di Bali yang melahirkan nama dan kerangka KR BNN. Kini, ketiga gubernur kembali bertemu untuk mematangkan naskah kerja sama, yang rencananya akan ditandatangani dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 22 Desember mendatang di NTT.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa KR BNN dibangun di atas dua konsep utama: integration dan cooperation. Inilah arah besar yang akan menuntun pembangunan tiga provinsi ke depan.
“Cluster pertama adalah integrasi di tiga sektor: pariwisata, energi, dan konektivitas. Cluster kedua adalah kerja sama lintas sektor. Kami sepakat kerja sama ini harus mulai konkret berjalan di 2026,” tegasnya saat membuka rapat di Pertamina Grand Prix of Mandalika (25/11/2025).
Iqbal memaparkan sektor pariwisata sebagai langkah paling siap diwujudkan. Ia meminta Dinas Pariwisata tiga provinsi merumuskan tagline dan tema bersama sehingga wisatawan memandang Bali, NTB, dan NTT sebagai satu destinasi tunggal. Kolaborasi promosi dan standardisasi layanan — mulai dari hotel bintang tiga hingga special class — akan menjadi pijakan awal.
“Supaya kerja sama ini hidup, harus berbasis bisnis dan harus konkret. Susun tagline bersama, promosi bersama, dan standardisasi layanan agar wisatawan merasakan kualitas yang sama di seluruh kawasan,” ujarnya.
KR BNN juga menempatkan konektivitas sebagai kunci integrasi ekonomi kawasan. NTB mengajukan sejumlah rencana, mulai dari jalur kapal cepat Sanur–Mandalika dan Sanur–Senggigi, kajian rute Mandalika–Labuan Bajo, pembukaan jalur feri baru, penambahan rute udara, hingga pengembangan transportasi seaplane untuk menghubungkan resort unggulan di tiga provinsi.
“Kita siapkan jalur-jalur kapal cepat sebagai alternatif penerbangan antar destinasi pariwisata,” kata Gubernur Iqbal.
Pada sektor energi, ketiga provinsi mendorong terwujudnya super grid energi terbarukan. Iqbal mengungkapkan bahwa NTB sudah meminta dukungan dari Pemerintah Inggris dan Singapura untuk studi kelayakan super grid Bali–NTB–NTT, yang ditargetkan mulai digarap pada 2026.
Sektor perdagangan menjadi prioritas berikutnya. Iqbal meminta Dinas Perdagangan Bali, NTB, dan NTT melakukan inventarisasi komoditas utama pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang bisa disinergikan antar wilayah.
“Tujuannya agar nanti kita bisa ajak kolaborasi asosiasi petani, perkebunan, peternakan, dan nelayan untuk kerja sama lintas provinsi,” ujarnya.
Pada sektor ekspor, ketiga provinsi sepakat menjadikan Bali sebagai hub ekspor utama, sementara produk-produk berasal dari Bali, NTB, dan NTT. Penamaan produk pun diperbarui.
“Mulai sekarang bukan lagi Made in Bali, tapi Made in Bali, NTB, dan NTT,” tegas Iqbal.
Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., menyebut kerja sama tiga provinsi ini sebagai langkah historis dan belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia.
“Kerja sama regional Bali–NTB–NTT ini memberi harapan baru. Ini pertama kalinya tiga gubernur mengembangkan kerja sama seperti ini secara historis,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya memulai program konkret yang manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena, S.Si., A.pt, memberikan apresiasi atas kekompakan tiga provinsi.
“Konkret kita mau bikin kerja sama yang saling menguntungkan. Pemerintah, BUMN, BUMD, pengusaha, semua hadir. Ini luar biasa!” katanya.
Ia menekankan pentingnya sejarah Sunda Kecil sebagai modal untuk memajukan kawasan. “Masa lalu itu penting tentang Sunda Kecil. Tapi bagaimana kita mengisi masa kini dan masa depan bersama, itu kuncinya.”
Melkiades juga mengundang seluruh bupati, wali kota, BUMN, BUMD, hingga OPD dari NTB untuk hadir pada pertemuan lanjutan di NTT.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur NTB, perwakilan Danantara, pimpinan BUMN dan BUMD, bupati/wali kota dari 10 kabupaten/kota, asosiasi pengusaha, serta OPD lingkup Pemprov NTB.
Tiga gubernur menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun dimulainya implementasi nyata KR BNN. Penyatuan promosi pariwisata, pembukaan jalur transportasi baru, dan penguatan rantai perdagangan regional menjadi pondasi awal untuk mewujudkan kawasan Sunda Kecil yang lebih terhubung, kompetitif, dan berdaya saing global.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
