Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah besar dalam menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan melalui peluncuran 50 koperasi desa percontohan yang masing-masing dibekali modal awal Rp50 juta. Program ini diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB Iqbal di sela Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi NTB (DEKOPINWIL) yang digelar di Bank NTB Syariah, Selasa 9 Desember 2025.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa koperasi harus kembali menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Indonesia. Ia menyampaikan bahwa sejak muda ia tumbuh dalam pemikiran ekonomi yang menekankan kemandirian dan kerja sama, prinsip yang terus ia pegang hingga kini.
“Koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama,” ujarnya bersemangat di hadapan peserta Muswil.
Gubernur menilai semangat koperasi merupakan antitesis dari ketergantungan. Ia menekankan bahwa fondasi ekonomi yang kuat bukan hanya dibangun oleh faktor eksternal, tetapi oleh kekuatan kolektif masyarakat. Menurutnya, ajaran moral maupun nilai-nilai religius pun menekankan pentingnya memudahkan kesulitan dan saling menguatkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang tertekan dan inflasi yang tinggi.
Ia mengingatkan bahwa koperasi adalah inti dari ekonomi kerakyatan Indonesia. Bangkit bersama, tegasnya, bukan slogan, melainkan prinsip kerja.
“Bangkit itu bukan menunggu dibangkitkan, tetapi bergerak bersama.”
Meski koperasi telah hidup di Indonesia sejak awal 1900-an, kondisinya kini justru memudar. Banyak koperasi besar yang dulu menjadi kekuatan ekonomi kini menghilang, sementara di negara maju seperti Belanda, Jerman, Austria dan Swiss, koperasi raksasa justru semakin dominan. Gubernur Iqbal mencontohkan Rabobank maupun jaringan Raiffeisen yang bahkan mampu menguasai sektor pangan dan perbankan global.
Indonesia, yang memiliki hampir 300 juta penduduk dan jumlah anggota koperasi terbesar di dunia, ironisnya belum memiliki satu pun koperasi yang mampu menembus kelas dunia.
“Akar ekonomi bangsa ini adalah gotong royong dan solidaritas. Selama logika kapitalisme yang hanya menguntungkan yang kuat masih mendominasi, rakyat kecil akan selalu tertinggal,” tegasnya.
Untuk mempercepat lompatan koperasi, Gubernur menginstruksikan Bank NTB Syariah mengawal transformasi koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengkritik respons birokrasi yang lamban, sehingga meminta lembaga perbankan daerah itu bergerak lebih cepat dan progresif.
Melalui proyek 50 koperasi desa percontohan, pemerintah menyiapkan modal awal Rp50 juta agar koperasi dapat segera membangun portofolio usaha, mengukur kapasitas kredit dan menciptakan model bisnis dalam waktu satu tahun.
“Kalau tidak kita kawal, koperasi besar tidak mungkin lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh.”
Gubernur Iqbal meyakini Indonesia bukan bangsa yang hanya belajar melalui teori, melainkan melalui contoh konkret. Karena itu, koperasi percontohan ini akan menjadi model yang bisa direplikasi ke desa lain.
Di NTB sendiri terdapat sedikitnya 1.166 desa dan kelurahan yang berpotensi menjadi basis koperasi desa. Jika satu koperasi mampu mencapai kapitalisasi minimal Rp1 miliar, maka valuasi ekosistem koperasi desa di NTB dapat menembus lebih dari Rp1 triliun.
“Setiap desa bisa menjadi simpul ekonomi. Kita bisa membangun jaringan distribusi barang paling merata di Indonesia,” ujarnya.
Dalam skema ini, koperasi desa akan mengelola distribusi lokal, sementara koperasi pusat menangani distribusi antarwilayah. Ekosistem ini dinilai lebih efisien daripada jalur perdagangan besar yang selama ini dikuasai swasta, sekaligus membuka jalan menuju kemandirian logistik rakyat.
Selain modal, Gubernur Iqbal menegaskan tiga agenda penting untuk memperkuat koperasi desa: penguatan kompetensi melalui kolaborasi akademisi, pemerintah dan masyarakat; eksperimen model bisnis baru yang tidak hanya terpaku pada simpan-pinjam; serta peningkatan partisipasi anggota agar manfaat koperasi tidak hanya dinikmati segelintir orang.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus menjadi wadah inklusif. Mulai dari kegiatan dapur umum, pemeliharaan jalan desa, hingga usaha kecil masyarakat, semua harus menjadi bagian dari ekosistem koperasi.
“Kita harus memiliki kehormatan bahwa pendapatan kita berasal dari kerja, bukan keberuntungan.”
Di akhir sambutannya, Gubernur Iqbal menyerukan kebangkitan besar koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa.
“Koperasi adalah jalan, koperasi adalah gerakan, koperasi adalah roh ekonomi kerakyatan.”
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat transformasi koperasi desa agar Indonesia mampu melahirkan koperasi berskala global dan menempatkan ekonomi rakyat kembali sebagai kekuatan utama kemandirian bangsa.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
