Lombokvibes.com, Lombok Utara – Kabupaten Lombok Utara (KLU) diproyeksikan menjadi pusat pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Nusa Tenggara Barat. Program nasional yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) itu disebut akan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, termasuk siswa dari Lombok Barat dan Lombok Timur.
Menariknya, KLU disebut menjadi daerah pertama di NTB yang akan memiliki gedung Sekolah Rakyat baru dengan fasilitas khusus, berbeda dengan daerah lain yang saat ini masih menggunakan bangunan pinjaman.
Kepala Dikbudpora KLU, Muhammad Najib, mengatakan program Sekolah Rakyat sejatinya merupakan kewenangan Kemensos yang di daerah dijalankan melalui Dinas Sosial. Sementara urusan pendidikan nantinya akan berada di bawah koordinasi Kemendikbud bersama pemerintah daerah melalui Dikbudpora.
“Sekolah rakyat ini kan program dari Kemensos, yang oleh daerah kemudian perpanjangan tangannya itu oleh dinas sosial. Itu pembangunan sarana, fasilitas dan lainnya oleh dinsos. Tapi urusan pendidikan itu diserahkan ke Kemendikbud, dalam hal ini ya kami di Dikbudpora KLU,” ujar Najib.
Meski proyek tersebut mulai ramai dibicarakan, Najib mengaku pihaknya hingga kini belum mendapatkan koordinasi resmi terkait sistem pendidikan maupun mekanisme pengangkatan guru.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan atau koordinasi yang jelas ke kami, untuk pengangkatan guru,” katanya.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, program Sekolah Rakyat di Lombok Barat dan Lombok Timur sebenarnya sudah mulai berjalan. Namun pelaksanaannya masih memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada.
Sementara untuk KLU, pemerintah disebut akan membangun fasilitas baru dengan kapasitas besar yang nantinya menjadi pusat Sekolah Rakyat tingkat NTB.
“Kan SR ini bangunannya baru di KLU, target 1.000 siswa. Di Lotim dan Lobar itu sudah jalan tapi meminjam gedung yang sudah ada,” ungkapnya.
Tak hanya itu, siswa dan tenaga pengajar dari daerah lain juga dikabarkan akan dipindahkan dan dipusatkan di Lombok Utara.
“Infonya, guru-guru yang di sana termasuk murid-murid itu nanti yang akan ditarik ke sini, di Sekolah Rakyat KLU,” ujarnya.
Program ini sendiri diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem atau kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan akses pendidikan khusus dan berkelanjutan.
“Itu ditarik ke KLU, ditambah dengan calon-calon siswa di KLU yang berhak masuk SR ini, ya untuk keluarga miskin ekstrem,” kata Najib.
Menurutnya, seluruh siswa dari berbagai daerah nantinya akan disatukan di KLU karena kapasitas sekolah tersebut memang disiapkan untuk skala NTB.
“Karena kapasitasnya untuk NTB, ya itu nanti mereka akan ditarik ke sini. Mereka akan disatukan di KLU,” jelasnya.
Selain siswa, tenaga guru juga disebut akan direkrut secara khusus. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah guru paruh waktu di daerah akan mendapat prioritas untuk diangkat menjadi tenaga pengajar tetap di Sekolah Rakyat.
“Kita tahu di KLU itu daya tampungnya 1.000 siswa, untuk SD sampai SMA. Guru-gurunya itu juga diangkat khusus,” katanya.
“Tapi belum jelas ini, apakah teman-teman paruh waktu ini nanti akan diangkat full waktu dan diangkat jadi guru di SR, ini belum tahu. Macam-macam informasi,” sambung Najib.
Dikbudpora KLU kini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat, baik Kemensos maupun Kemendikbud, agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Lombok Utara memiliki kejelasan sistem dan mekanisme pendidikan.
“Kita tunggu lah koordinasinya dari Kemensos dan Kemendikbud,” tutupnya.
