Lombokvibes.com, Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 118 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB, Jumat (31/7/2026), di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pembangunan daerah.
Dari total 118 pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama pada berbagai jabatan fungsional. Sekda Abul menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar proses administratif atau pengisian jabatan, melainkan bentuk pengakuan negara atas kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Hari ini bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengakuan negara atas keahlian, kompetensi, dan profesionalisme masing-masing,” tegasnya.
Menurut Abul, keberadaan berbagai jabatan fungsional menunjukkan semakin kuatnya pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran, inovasi, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
Ia menilai tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks sehingga ASN tidak cukup hanya meniru praktik-praktik yang sudah ada. Mereka harus aktif mencari referensi baru, memperkaya pengetahuan, serta mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.
“Jabatan struktural adalah nahkoda organisasi, sedangkan jabatan fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensinya. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat fungsional dapat mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Sekda juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah, ASN dituntut bekerja secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat fungsional harus berdasarkan ilmu pengetahuan, standar profesi, data, etika, dan integritas, bukan karena tekanan maupun asumsi.
“Keputusan yang diambil harus lahir dari ilmu, standar profesi, data, etika, dan integritas, bukan karena tekanan ataupun asumsi,” katanya.
Abul berharap para pejabat fungsional mampu menjadi pusat pengetahuan sesuai bidang keahlian masing-masing sekaligus menghadirkan solusi bagi organisasi maupun masyarakat.
“Jadilah orang yang dicari karena mampu memberikan solusi, bukan karena memiliki kewenangan,” pesannya.
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemprov NTB dalam menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Provinsi NTB sedang bergerak maju dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
