Lombokvibes.com, Jakarta – Berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalisme dan media resmi mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai forum kolaborasi untuk memperkuat masa depan industri media dan jurnalisme di Indonesia.
Deklarasi dilakukan pada Kamis (30/7/2026) di Gedung IASTH Lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.
Koalisi ini dibentuk sebagai wadah bertemunya komunitas pers, akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku industri media untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi media saat ini, mulai dari tekanan ekonomi, transformasi digital, hingga menjaga kualitas informasi bagi publik.
Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 lembaga yang berasal dari organisasi profesi jurnalis, perusahaan media, serikat pekerja media, lembaga pendamping pers, serta perguruan tinggi. Di antaranya AJI, AMSI, PWI, IJTI, SMSI, SPS, Tempo, Harian Kompas, Tribun News, LBH Pers, Remotivi, PFI, KoMA, hingga Universitas Indonesia dan UMN.
Selain itu, koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Untuk satu tahun pertama, AJI, AMSI, dan UMN dipercaya menjadi presidium yang akan memfasilitasi kerja-kerja koalisi sebelum dilakukan rotasi kepemimpinan.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi merupakan langkah awal untuk menyatukan berbagai pihak dalam mencari solusi terhadap persoalan keberlanjutan media di Indonesia.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujar Nany.
Dalam menjalankan misinya, KKM telah menyusun enam agenda strategis atau peta jalan yang akan menjadi fokus kerja bersama. Keenam agenda tersebut meliputi konsensus tentang informasi berkualitas untuk publik, penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, penguatan fondasi finansial media, serta peningkatan partisipasi publik dalam ekosistem informasi.
Dana Jurnalisme Jadi Sorotan
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan” yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, Dewan Pers, akademisi, dan organisasi profesi jurnalis.
Pengurus AJI Indonesia, Prof. Masduki, menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik yang keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.
Menurutnya, krisis yang dialami media saat ini tidak hanya berdampak pada industri pers, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan masa depan bangsa.
“Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Krisis dalam jurnalisme juga berkaitan dengan krisis generasi bangsa ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menyatakan pemerintah mendukung penguatan keberlanjutan media melalui kolaborasi multipihak dan regulasi yang adaptif.
Ia menegaskan media memiliki fungsi sosial sekaligus bisnis, sehingga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Media harus tumbuh sebagai institusi yang kredibel karena merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.
Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menambahkan bahwa Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan semata-mata menopang perusahaan media.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.
Sementara Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Eriyanto, mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi media tetap terjaga.
Pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat ekosistem media yang sehat, independen, dan berkelanjutan di tengah perubahan lanskap informasi yang semakin cepat akibat perkembangan teknologi digital. (LV)
