Lombokvibes.com, Lombok Utara – Prestasi kontingen Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat menuai apresiasi dari berbagai pihak. Setelah sukses mengumpulkan 71 medali, DPRD KLU meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran hak atlet dan ofisial yang telah berjuang membawa nama daerah di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Kariyasa, menyebut capaian 71 medali menjadi bukti peningkatan prestasi olahraga daerah. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan PORPROV 2023 yang hanya menghasilkan 49 medali.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, KONI, serta dukungan masyarakat Lombok Utara.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara. Peningkatan prestasi ini harus menjadi kebanggaan bersama sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga,” ujar Kariyasa, Rabu (29/7/2026).
Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga yang lebih terarah dan berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional.
Namun di balik raihan membanggakan tersebut, Kariyasa menyoroti persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian, yakni belum tuntasnya pembayaran hak atlet dan ofisial, khususnya uang Training Center (TC).
Politisi PDI Perjuangan itu mendesak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Utara agar segera menyelesaikan seluruh administrasi dan mempercepat pencairan hak para atlet.
“Para atlet dan ofisial telah memberikan yang terbaik untuk daerah. Karena itu saya meminta Dikpora segera menyelesaikan administrasi dan mempercepat pencairan uang TC yang menjadi hak mereka,” tegasnya.
Menurut Kariyasa, keterlambatan pembayaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut bentuk penghargaan pemerintah terhadap perjuangan para atlet yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan meninggalkan keluarga demi mengharumkan nama daerah.
Selain pembayaran uang TC, DPRD KLU juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan bonus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi nyata atas capaian mereka di PORPROV XII.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal pemenuhan hak-hak atlet sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan olahraga daerah, mulai dari program TC, pembinaan cabang olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, hingga sistem penghargaan bagi atlet dan pelatih.
“Prestasi 71 medali ini harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh. Atlet yang telah mengharumkan nama daerah harus mendapatkan penghargaan dan hak yang layak,” katanya.
Kariyasa juga memberikan apresiasi khusus kepada cabang olahraga pencak silat yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perolehan medali Lombok Utara pada PORPROV XII.
Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, KONI, pemerintah daerah, masyarakat, serta jajaran Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang telah berjuang mengangkat prestasi olahraga KLU.
Di sisi lain, Kariyasa menegaskan bahwa peningkatan prestasi atlet harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) yang selama ini menjadi harapan masyarakat olahraga di Lombok Utara.
“Melihat perkembangan atlet kita yang semakin baik, saya rasa keberadaan GOR sudah menjadi kebutuhan mendesak. Lombok Utara kini telah berusia 18 tahun, sudah seharusnya memiliki GOR sebagai pusat pengembangan olahraga daerah,” pungkasnya.
Dengan capaian 71 medali pada PORPROV XII, Lombok Utara dinilai memiliki modal besar untuk terus meningkatkan prestasi olahraga. Namun keberhasilan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan atlet serta penyediaan fasilitas olahraga yang representatif untuk mendukung pembinaan jangka panjang.
