Lombokvibes.com, Mataram – Aspirasi mahasiswa terkait infrastruktur jalan dan pemerataan jaringan internet menggema di Kantor Gubernur NTB. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat, namun meminta agar setiap tuntutan difokuskan pada persoalan utama agar dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan hal tersebut saat menerima perwakilan Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026). Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyoroti kondisi jalan di wilayah Bima, Dompu, hingga Sumbawa, serta jaringan internet yang belum merata.
“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujarnya.
Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda itu juga menekankan pentingnya komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah agar penanganan persoalan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Ia menegaskan, meski di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk penanganan sporadis pada titik jalan yang dinilai rawan bagi pengguna.
Selain infrastruktur jalan, persoalan blank spot internet turut menjadi perhatian. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di NTB yang mengalami sinyal lemah, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.
Beberapa kecamatan di Bima seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi hingga Sape disebut masih mengalami blank spot. Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi tantangan dalam pemerataan layanan telekomunikasi.
“Kami sudah dua kali bersurat ke pemerintah pusat melalui program BAKTI untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima, agar masuk prioritas pembangunan BTS,” katanya.
Menurutnya, Pemprov NTB terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta operator telekomunikasi terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah untuk mempercepat investasi pembangunan jaringan.
Sementara itu, terkait infrastruktur jalan, Kepala Dinas PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyebut sejumlah ruas di wilayah Bima telah masuk rencana penanganan. Perbaikan akan difokuskan pada ruas yang mengalami kerusakan akibat usia infrastruktur maupun longsor.
“Insya Allah bulan Mei ini kita mulai penanganan di beberapa ruas, seperti Karumbu–Sape, Tawali–Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Pemprov NTB menegaskan, keterbatasan anggaran membuat penanganan dilakukan secara prioritas. Namun, pemerintah memastikan aspirasi mahasiswa akan menjadi dasar evaluasi untuk percepatan pembangunan, terutama akses jalan dan pemerataan internet yang dinilai penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di NTB.
