Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi menggandeng PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda sebagai mitra penyalur gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU dan BPR NTB di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (7/9/2026).
Penandatanganan PKS dilakukan Kepala BKAD KLU Malasiswadi dan Direktur Utama BPR NTB Faisal, disaksikan Sekretaris Daerah KLU Sahabudin. Hadir pula sejumlah pejabat daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kerja sama ini mencakup penempatan payroll gaji PPPK sekaligus sosialisasi layanan perbankan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lombok Utara.
Dalam sambutannya, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa kerja sama dengan BPR NTB tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perusahaan daerah yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebagai pemegang saham, kita memiliki kewajiban untuk membesarkan bank milik kita sendiri. Ketika usaha dan laba BPR NTB meningkat, dividen yang diterima daerah juga akan bertambah dan menjadi kontribusi bagi PAD,” ujarnya.
Menurut Sahabudin, peningkatan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Ia menyebut pengurangan pendapatan transfer ke daerah mencapai sekitar Rp200 miliar memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Dividen menjadi salah satu harapan kita di tengah kondisi fiskal yang menantang. Karena itu, seluruh OPD perlu merencanakan belanja secara lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah penyaluran gaji PPPK melalui BPR NTB sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada aparatur. Ke depan, tidak menutup kemungkinan sistem payroll bagi pegawai lainnya juga dapat dikelola melalui BPR NTB seiring peningkatan kapasitas layanan bank tersebut.
“Ini bagian dari upaya menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPR NTB Faisal menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Utara yang kembali menjadi daerah pionir dalam penguatan layanan BPR NTB.
Ia memastikan proses penyaluran gaji PPPK akan berjalan tepat waktu tanpa mengganggu rekening yang selama ini digunakan pegawai.
“Semua PPPK akan menerima gaji tepat pada waktunya, pada hari dan jam yang sama. Bahkan jika terjadi gangguan sistem, kami sudah menyiapkan mekanisme dana talangan untuk memastikan transfer tetap berjalan,” tegas Faisal.
Menurutnya, PPPK tidak perlu membuka rekening baru karena pembayaran gaji tetap masuk ke rekening yang sama seperti sebelumnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, BPR NTB juga menargetkan ekspansi layanan di Lombok Utara dengan membuka kantor layanan di seluruh kecamatan mulai tahun depan.
“Insyaallah tahun depan semua kecamatan di Lombok Utara akan memiliki kantor layanan BPR NTB,” ujarnya.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur sipil negara, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi kontribusi BUMD terhadap PAD Lombok Utara.
(Lombokvibes.com)
