Lombokvibes.com, Mataram – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, membuka kegiatan pelatihan Migrantpreneurs yang bertujuan untuk mendorong inkubasi bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Indonesia di wilayah NTB dan diselenggarakan oleh Rumah Perempuan Migran dan IOM UN Migration melalui platform zoom pada tanggal 2-3 April 2024.
Dalam sambutannya, Aryadi mengapresiasi upaya Rumah Perempuan Migran dan IOM dalam memperkuat PMI dan keluarganya melalui kegiatan diskusi tentang bagaimana para migran dapat menjadi “juragan” dalam bisnis mereka.
Aryadi menekankan pentingnya modal dalam bentuk pengalaman dan keterampilan yang didapat oleh PMI selama bekerja di luar negeri. Modal ini dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif baik oleh PMI yang telah pulang maupun yang masih bekerja di luar negeri, sehingga remitansi yang dikirimkan ke keluarga mereka dapat digunakan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.
Berdasarkan data BPS, sekitar 16% dari jumlah angkatan kerja NTB, yang mencapai 2,89 juta jiwa, adalah PMI yang bekerja di 108 negara. Aryadi menyoroti bahwa meskipun penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah mengalami penurunan sejak diberlakukannya moratorium pada tahun 2015, masih terdapat kasus penempatan secara non-prosedural yang menjadi permasalahan bersama.
Dalam dua tahun terakhir, masih terjadi banyak kasus PMI non-prosedural, terutama di sektor domestik sebagai asisten rumah tangga. Namun, dengan langkah-langkah tegas yang diambil melalui perubahan mindset dari UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan terhadap pelaku, kasus-kasus tersebut mulai menurun.
Aryadi juga menekankan, perlunya edukasi dan sosialisasi untuk mencegah risiko bagi PMI, serta pentingnya pendampingan dalam pengembangan usaha produktif bagi PMI yang telah pulang.
“Program Pemberdayaan PMI Purna telah dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dan dukungan modal kepada keluarga PMI yang memiliki keterampilan dasar atau modal,” katanya.
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PMI untuk membuka usaha baru dan menginvestasikan dana remitansi mereka ke usaha produktif setelah pulang ke Tanah Air.
Aryadi juga menyebutkan, bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, yang memiliki predikat sebagai pahlawan devisa, sehingga mereka dapat menjadi “juragan” dalam usaha mereka.
Sementara itu pelatihan “Migrantpreneurs / Juragan Migran” merupakan langkah konkret dalam mendukung pemberdayaan sosial ekonomi PMI di NTB. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra internasional seperti IOM, PMI di NTB dapat mengembangkan potensi mereka sebagai pengusaha mandiri yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan negara. (*)
