Lombokvibes.com, Lombok Utara – Kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak terabaikan menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara. Wakil Ketua II DPRD KLU I Made Karyiasa menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk pembangunan jalan, agar akses transportasi di seluruh wilayah, terutama pedesaan, bisa segera diperbaiki.
Ditegaskannya, dari hasil reses yang dilakukan di berbagai desa, masyarakat masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak atau bahkan belum tersentuh pembangunan. “Di DPRD juga kami selalu berbicara soal kebutuhan infrastruktur jalan, karena dari temuan kami jalan ini masih banyak yang belum diaspal,” ujarnya Kariyasa, Jumat (6/2/2026).
Ia mencontohkan beberapa titik jalan di kota yang hingga kini belum terselesaikan, seperti Karang Sobor dan Karang Gebang. “Contoh di jalan kita yang di kota saja, sampai saat ini belum bisa kita aspal,” imbuhnya.
Menurut Kariyasa, persoalan ini lebih kompleks ketika menyasar wilayah pedesaan yang luas, seperti Bayan. Infrastruktur yang minim tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Politisi PDIP ini menekankan, pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan sisa anggaran. Agar pengerjaan lebih cepat dan berkesinambungan, perlu ada alokasi khusus dalam APBD, mirip dengan pola anggaran di sektor pendidikan yang dijadwalkan rutin setiap tahun.
“Ini penting. Jika perlu dialokasikan khusus anggaran APBD, baru persoalan jalan ini akan bisa teratasi dengan cepat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Kariyasa menyoroti pentingnya jalan sebagai faktor pengungkit ekonomi daerah. Jalan yang baik memungkinkan distribusi barang lebih lancar, akses ke pusat kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya lebih mudah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke dusun-dusun terpencil.
“Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan adalah ketika jalan di daerahnya, bahkan hingga ke dusun, bisa dibangun sehingga masyarakat dari sisi ekonomi bisa lancar dan bertumbuh,” jelasnya.
Kariyasa menambahkan, kemampuan DPRD untuk mendorong pembangunan jalan melalui dana pokok pikiran (pokir) anggota terbatas. Karena itu, dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah sangat krusial agar proyek pembangunan jalan bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Jalan ini harus menjadi skala prioritas. Tidak bisa selesai jika masih mengandalkan sisa anggaran,” pungkasnya.
Sorotan DPRD Lombok Utara ini datang di tengah berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan. Para wakil rakyat berharap, dengan perhatian serius terhadap infrastruktur jalan, pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkat, aktivitas masyarakat lebih mudah, dan aksesibilitas ke wilayah pedesaan meningkat secara signifikan.
Dengan fokus pada pembangunan jalan, pemerintah daerah diharapkan bisa menghadirkan perubahan nyata yang langsung dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat citra pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dasar warga.
