Lombokvibes.com, Lombok Utara – Rencana pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Bayan mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Namun, Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, S.Sos, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik gedung, melainkan lebih serius menyiapkan sumber daya manusia (SDM), terutama dokter spesialis.
Menurut Artadi, membangun gedung rumah sakit bukan perkara sulit jika anggaran tersedia. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan siap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Yang perlu dikawal dan disiapkan adalah SDM-nya. Bangun gedung itu gampang, tapi yang mengisi, terutama dokter spesialis, harus betul-betul disiapkan,” tegas Artadi kepada lombokvibes (2/3/2026).
Ia menyoroti kondisi pelayanan di RSUD Tanjung yang hingga kini masih kerap menuai keluhan masyarakat, terutama terkait minimnya dokter spesialis. Bahkan, hampir setiap hari muncul komplain atau protes akibat pelayanan yang dinilai belum maksimal.
“Jangan kan nanti ada RSUD di Bayan, di RSUD Tanjung saja hampir setiap hari ada komplain masyarakat akibat pelayanan, terutama sangat kurangnya dokter spesialis,” ujarnya.
Artadi pun mempertanyakan secara terbuka data riil yang dimiliki pemerintah daerah. Ia meminta transparansi terkait jumlah dokter spesialis yang berstatus PNS di RSUD KLU, berapa yang dikontrak, serta dari total 24 dokter spesialis yang ada saat ini, berapa yang benar-benar tinggal di Lombok Utara.
“Dari 24 dokter spesialis yang ada di RSUD, berapa yang tinggal di KLU? Ini harus jelas,” katanya.
Ia mengungkapkan, salah satu alasan utama dokter spesialis enggan menetap dan bekerja penuh di RSUD KLU adalah faktor jarak dan pola kerja mereka yang tidak hanya di satu fasilitas kesehatan. Banyak dokter spesialis juga praktik di RS Harapan Keluarga (HK), RISA, Bhayangkara, bahkan membuka praktik pribadi di Mataram.
“Dokter spesialis itu tidak kerja di satu tempat. Mereka kerja di HK, RISA, Bhayangkara, belum lagi praktik di Mataram. Itu alasan mereka tidak mau ke KLU. Akhirnya mereka roling kerja. Kalau ada keluhan pasien, perawat di RSUD sering hanya bisa konsultasi lewat telepon,” jelasnya.
Ia menilai, jika RSUD baru dibangun di Bayan yang jaraknya lebih jauh dari pusat kota, tantangan akan semakin besar. Dokter spesialis dipastikan akan berpikir ulang untuk datang ke Lombok Utara, kecuali jika ditawarkan kontrak dengan nilai yang lebih tinggi.
“Apalagi kalau RSUD dibangun di Bayan, tambah jauh. Mereka pasti makin berpikir mau datang ke KLU. Kalaupun mau, pasti minta kontrak lebih besar,” ungkapnya.
Saat ini, kata Artadi, Pemda mengontrak dokter spesialis dengan nilai minimal Rp28 juta per bulan, ditambah fasilitas mobil dan rumah kontrakan di KLU. Namun ia mempertanyakan efektivitas skema tersebut.
“Kita kontrak dokter spesialis tiap bulan minimal 28 juta, kita kasih mobil dan rumah. Tapi bisa kita cek, adakah dokter spesialis yang benar-benar kontrak rumah dan mau tinggal di KLU?” ujarnya.
Dalam diskusinya dengan pihak RSUP, Artadi juga mendapat saran agar Lombok Utara mempertimbangkan pembangunan rumah sakit swasta. Tujuannya, memberi ruang tambahan bagi dokter spesialis untuk memperoleh pendapatan tambahan sehingga lebih tertarik menetap di daerah.
Namun, solusi jangka panjang menurutnya adalah investasi pada putra-putri daerah sendiri. Ia mendorong Pemda menganggarkan pembiayaan pendidikan spesialis bagi dokter umum asal KLU, disertai perjanjian kerja setelah lulus.
“Saran saya, kalau bisa banyak dokter umum anak-anak KLU dibiayai sekolah spesialis. Begitu mereka selesai, tinggal ditarik ke RSUD KLU. Tidak perlu lagi kontrak tiap bulan dari luar,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar Pemda membuat nota kesepahaman atau perjanjian ikatan dinas sebelum pembiayaan diberikan.
“Pemda harus mulai memikirkan bagaimana supaya putra-putri yang dokter umum bisa dibiayai sekolah spesialis, tapi bikin MOU dulu. Setelah selesai, wajib kerja di RSUD KLU. Biaya sekolah spesialis itu ditanggung Pemda,” katanya.
Artadi menegaskan, dirinya mendukung penuh pembangunan RSUD di Bayan. Namun ia tidak ingin proyek tersebut justru melahirkan persoalan baru akibat pelayanan yang tidak siap.
“Jangan sampai setelah kita bangun RSUD di Bayan, komplain atau protes warga semakin banyak. Itu jadi masalah baru lagi,” ujarnya.
Ia menekankan, asumsi masyarakat ketika berbicara soal rumah sakit sangat sederhana: dokter umum dan dokter spesialis harus tersedia. Karena itu, selain menyiapkan tenaga medis, Pemda juga diminta membenahi sistem pelayanan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Intinya, kita dukung pembangunan rumah sakit di Bayan. Tapi dari sekarang Pemda harus siapkan SDM-nya dulu, terutama tenaga dokter dan dokter spesialis. Semuanya harus disiapkan, termasuk sistem pelayanannya,” tutup Artadi.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
