Lombokvibes.com, Mataram– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Lalu Iqbal, menegaskan bahwa pembangunan perumahan di daerahnya tidak boleh sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kelayakan komunitas sekitar.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman yang berlangsung di Ruang Rapat NTB Syariah, Minggu (8/6), bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Fahri Hamzah.
Menurut Gubernur Iqbal, rumah yang dibangun harus menjadi bagian dari transformasi sosial yang membawa dampak positif menyeluruh bagi kehidupan masyarakat penghuninya.
“Kita tidak mau hanya membangun rumah yang bagus secara fisik, tapi lingkungannya tetap kumuh, tanpa ruang sosial, sanitasi yang layak, dan fasilitas MCK yang memadai. Rumah harus dibangun dengan pendekatan komunitas agar anak-anak tumbuh sehat dan masyarakat bisa hidup produktif,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, bahwa program perumahan harus menyertakan pemetaan potensi warga serta sertifikasi yang memadai untuk menjamin keberlanjutan ekonomi warga setelah mendapatkan bantuan. Dengan pendekatan terpadu ini, ia berharap masyarakat dapat mandiri dalam waktu singkat.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjadikan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga aset ekonomi. Dengan memiliki sertifikat dan rumah yang layak, masyarakat bisa mengakses modal usaha untuk mengembangkan ekonomi keluarga.
“Rumah yang baik adalah modal utama agar warga dapat berwirausaha, seperti membuka usaha rumahan. Dengan sertifikat, mereka punya jaminan untuk mendapatkan modal tanpa agunan,” kata Fahri.
Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kementerian, program perumahan di NTB diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi yang nyata, bukan sekadar proyek fisik.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
