Lombokvibes.com, Lombok Utara – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui masih menghadapi keterbatasan armada, peralatan, dan personel di tengah meningkatnya potensi kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kebakaran di kawasan rumah adat dan destinasi wisata.
Sekretaris Damkar KLU, Erwin Rahadi, mengatakan anggaran Damkar KLU tahun ini mencapai sekitar Rp5,4 miliar. Namun, sebagian besar anggaran digunakan untuk operasional, termasuk kebutuhan piket petugas yang mencapai sekitar Rp400 juta untuk enam bulan.
“Personel kami sekitar 100 orang yang tersebar di sejumlah pos pelayanan. Namun jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi saat ini masih belum ideal,” ujar Erwin, Kamis (26/8/2026).
Saat ini, Damkar KLU memiliki armada yang tersebar di beberapa wilayah. Ada 8 armada yang dimiliki. Pos Bayan memiliki satu unit mobil pemadam, Pos Kayangan memiliki dua unit terdiri dari mobil pemadam dan mobil suplai air, sedangkan Pos Gangga memiliki dua unit armada, salah satunya mobil legend pengadaan tahun 2010.
Menurut Erwin, kebutuhan personel juga masih jauh dari standar. Idealnya satu armada dioperasikan oleh enam petugas dalam satu regu. Namun, saat ini sebagian besar regu hanya beranggotakan lima orang.
“Kalau mengacu standar, satu armada itu harus enam orang. Yang kita punya saat ini rata-rata lima orang per regu,” katanya.
Selain kekurangan armada pemadam, Damkar KLU juga belum memiliki kendaraan khusus penyelamatan atau rescue yang dinilai sangat penting untuk mendukung penanganan berbagai kondisi darurat.
“Kami masih membutuhkan mobil rescue. Apalagi sekarang potensi kebakaran hutan cukup tinggi. Kami juga memerlukan armada yang bisa menjangkau wilayah hutan dan medan yang sulit,” jelasnya.
Erwin menilai upaya pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kebakaran. Namun, keterbatasan anggaran membuat program sosialisasi belum berjalan optimal.
Menurutnya, bidang pencegahan belum memiliki anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi. Meski demikian, petugas tetap turun ke lapangan dengan berbagai keterbatasan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kami tetap turun ke desa-desa, bertemu kepala dusun dan masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Kami sudah memiliki peta potensi kebakaran sehingga wilayah rawan bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Damkar KLU juga menginstruksikan seluruh pos untuk bergerak cepat ketika menerima laporan kebakaran, sekecil apa pun kejadian tersebut.
Belajar dari kebakaran yang terjadi di kawasan rumah adat Sade, Lombok Tengah, Erwin menilai kawasan rumah tradisional berbahan bambu dan jerami seperti yang terdapat di Bayan memerlukan perhatian khusus.
Menurutnya, strategi yang perlu diperkuat adalah melibatkan masyarakat sekitar sebagai garda terdepan dalam pencegahan kebakaran.
“Sebelum petugas datang, masyarakat harus sudah bisa melakukan langkah awal untuk memperkecil risiko kebakaran. Karena itu pelatihan dan penyediaan peralatan dasar sangat penting,” katanya.
Ia berharap dukungan anggaran ke depan dapat ditingkatkan mengingat Lombok Utara memiliki banyak destinasi wisata dan kawasan rumah adat yang membutuhkan perlindungan maksimal dari ancaman kebakaran.
