Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan keseriusan menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan daerah.
Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus bidang kebudayaan tahun 2026 yang digelar di Camping Beraringan, Kecamatan Kayangan, Kamis (26/02/2026).
Mengusung tema “Membangun Identitas Daerah, Memperkuat Jati Diri Bangsa”, forum ini menjadi panggung strategis untuk merumuskan arah kebijakan kebudayaan Lombok Utara di tengah derasnya arus modernisasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani, S.I.P., Kepala Dikbudpora KLU H. Muhammad Najib, S.Pd., M.Pd., Ketua Dewan Kebudayaan KLU Karmadi, S.H., Ketua Perindo Lombok Utara Fajar Marta, serta tokoh adat, budayawan, akademisi, seniman, organisasi masyarakat, dan berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran lintas elemen ini mempertegas sinergi kolektif dalam merumuskan masa depan kebudayaan daerah.
Kepala Dikbudpora KLU H. Muhammad Najib menjelaskan, Musrenbang Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perlindungan dan Pelestarian Budaya Daerah.
“Regulasi ini menjadi pijakan kami dalam mendukung peran Kementerian Kebudayaan untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya Indonesia, sekaligus menjadi dasar penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD,” ujarnya.
Sebanyak 125 peserta mengikuti forum yang berlangsung selama dua hari tersebut. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, budayawan, seniman, akademisi, hingga NGO. Fokus utama pembahasan adalah rancangan dokumen PPKD Kabupaten Lombok Utara sebagai arah pembangunan kebudayaan menuju 2027.
Menurut Najib, seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan dirangkum dan diintegrasikan dalam dokumen PPKD 2026. Forum ini juga menetapkan delegasi kebudayaan yang akan mewakili daerah pada forum tingkat kabupaten.
Sementara itu, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa tidak semua kabupaten memiliki keberanian dan komitmen menyelenggarakan Musrenbang khusus kebudayaan. Ia menyebut, forum ini diawali dengan Gendurasa, yakni ruang dialog antara pemerintah daerah dengan tokoh adat dan tokoh budaya untuk menyerap aspirasi secara langsung sebelum dibawa ke Musrenbang.
“Tidak semua daerah membuat Musrenbang khusus kebudayaan. Kita awali dengan Gendurasa, ruang dialog bersama tokoh adat dan budaya, agar aspirasi benar-benar lahir dari bawah,” kata Najmul.
Ia menilai forum ini sangat strategis untuk menuangkan gagasan yang akan diterjemahkan menjadi program nyata pembangunan daerah. Bagi Najmul, kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi identitas yang harus dijaga dan diperkuat.
“Kita harus menjaga adat istiadat dan tradisi sebagai identitas Lombok Utara. Pemerintah daerah sudah menunjukkan keseriusan dengan memasukkan substansi adat dan budaya ke dalam aturan formal, termasuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini menjadi bukti bahwa kebudayaan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan.
Menutup sambutannya, Najmul mengajak seluruh peserta memanfaatkan momentum Musrenbang Kebudayaan untuk melahirkan ide-ide strategis demi kemajuan daerah.
“Mari kita jaga dan pelihara budaya daerah sebagai kekuatan jati diri bangsa,” tutupnya.
Dengan fondasi regulasi yang kuat, partisipasi luas dari berbagai elemen, serta komitmen politik yang jelas, Lombok Utara menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun karakter dan identitas melalui kebudayaan.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
