Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD). Forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2027 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) berlangsung di Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Kamis (5/3). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri.
Forum perencanaan tahunan ini mengusung tema Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, anggota Forkopimda, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi, pimpinan organisasi perempuan, para narasumber, kepala OPD lingkup Pemda KLU, serta berbagai unsur masyarakat.
Musrenbang tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, camat dan aparat kecamatan, kepala desa, instansi vertikal, NGO, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.
Kepala Bapprida Lombok Utara Hermanto menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi forum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Maksud pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2027 yakni untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini bertujuan untuk menajamkan, menyelaraskan, sekaligus mengklarifikasi berbagai usulan pembangunan yang berasal dari desa dan kecamatan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang RKPD bertujuan melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan kegiatan pembangunan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Hermanto juga menekankan bahwa salah satu hasil yang diharapkan dari forum ini adalah tersusunnya dokumen RKPD yang berkualitas dan mampu menjadi panduan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB Firmansyah menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan.
“Musrenbang RKPD bukanlah sekadar kegiatan formalitas, tetapi momentum strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah ke depan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen pembangunan jangka panjang 20 tahun sehingga setiap periode kepemimpinan tetap berada dalam satu kerangka kebijakan yang berkesinambungan.
Menurutnya, tema pembangunan Lombok Utara tahun ini juga sejalan dengan prioritas yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk pengelolaan sampah dan program desa berdaya.
“Di Lombok Utara terdapat empat desa yang menjadi fokus desa berdaya yakni Desa Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin,” ungkapnya.
Firmansyah juga mendorong dukungan terhadap berbagai program strategis nasional dan daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
“Forum ini harus melahirkan kesepakatan mengenai usulan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di daerah pemilihan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam proses Musrenbang karena menjadi representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan melalui kegiatan reses,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa struktur ekonomi Lombok Utara masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, kebijakan pembangunan harus memberikan perhatian besar kepada para petani.
“Lebih dari 80 persen masyarakat Lombok Utara adalah petani, sehingga seluruh gagasan pembangunan hendaknya berpihak kepada para petani,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperluas program pelatihan kerja guna menekan angka pengangguran.
“Kita berharap pemerintah daerah memperbanyak pelatihan untuk menyiapkan kemampuan masyarakat dalam menyambut peluang kerja,” lanjutnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa dari 30 anggota DPRD Lombok Utara terdapat 886 pokok pikiran yang telah diintegrasikan ke dalam 12 OPD dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Pokok-pokok pikiran tersebut nantinya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Ia menyebutkan bahwa upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif, terutama dari sisi penurunan angka kemiskinan.
“Berdasarkan data BPS Kabupaten Lombok Utara, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen pada tahun 2024 menjadi 20,74 persen pada tahun 2025,” jelasnya.
Menurut Najmul, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan intervensi pemerintah daerah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Lombok Utara ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Penguatan kualitas hidup masyarakat harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis desa dan UMKM, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kebencanaan juga menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.
Najmul menekankan bahwa seluruh proses pembangunan harus ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, dunia usaha, akademisi dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dengan melibatkan semua kelompok masyarakat.
“Partisipasi generasi muda, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas menegaskan bahwa pembangunan Lombok Utara harus inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun,” tutupnya.
Bupati Najmul berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan program pembangunan yang benar-benar realistis, terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Lombok Utara.
“Kegiatan ini tidak boleh hanya menjadi seremonial, tetapi harus menjadi ruang musyawarah yang produktif dan mampu melahirkan program prioritas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
