Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB resmi meluncurkan skema baru pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tak lagi sekadar kewajiban, tapi jadi ajang loyalitas. Dalam Gebyar Diskon PKB 2025 yang dimulai 1 Juli hingga 30 September mendatang, warga NTB ditantang untuk membuktikan kepatuhannya—dan mendapat hadiah nyata untuk setiap tahun ketepatan membayar pajak.
Berlangsung di Teras Udayana, Mataram, Minggu (29/6), Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa program ini menyisipkan sistem reward yang dirancang adil dan edukatif.
Masyarakat yang selama empat tahun berturut-turut patuh bayar pajak, akan memperoleh diskon terbesar. Sementara yang menunggak, tetap dapat keringanan, tapi jauh lebih kecil.
“Ini bukan hanya diskon, tapi edukasi. Yang setia dan taat, kita beri apresiasi lebih. Yang lalai tetap kita bantu, tapi jangan semua disamaratakan,” ungkapnya.
Tak hanya loyalitas, aspek keadilan sosial juga jadi pondasi utama. Diskon tambahan disiapkan untuk veteran, penyandang disabilitas, penerima PKH, serta lembaga sosial. Bahkan untuk kendaraan dari luar daerah yang balik nama ke pelat NTB, disiapkan gratis TKB sebagai insentif.
Menurut Gubernur, sistem ini akan menciptakan perubahan perilaku pajak. Ia menyebut bahwa kebijakan sebelumnya justru memanjakan penunggak pajak, hingga muncul fenomena ‘penikmat bebas pajak tahunan’ yang tak berubah perilakunya.
“Kita ubah skemanya. Bukan semua dapat gratis, tapi semua dapat kesempatan—dengan catatan, mau berubah dan ikut aturan,” tegasnya.
Secara teknis, berikut gambaran skema diskon yang ditawarkan:
- Diskon tertinggi bagi pemilik kendaraan yang taat membayar PKB selama 4 tahun berturut-turut.
- Pembayaran tepat waktu tahun ini mendapat potongan lebih besar dibanding yang menunggak.
- Keringanan khusus bagi kelompok tertentu: veteran, disabilitas, penerima PKH, yayasan sosial.
- Gratis TKB untuk kendaraan luar daerah yang pindah ke pelat DR atau EA (NTB).
- Skema berbeda untuk pemilik mobil dan motor. Prioritas diskon untuk pemilik sepeda motor sebagai bentuk selektif berbasis kemampuan ekonomi.
“Kalau warga mau pelat DR, sekarang kita gratiskan. Ini bukan hanya urusan administrasi, tapi kebanggaan daerah,” ujar Miq Iqbal, disambut tawa hadirin.
Langkah ini pun dipuji banyak pihak sebagai perpaduan antara insentif ekonomi dan pendekatan edukatif yang langka. Warga tak hanya diminta bayar, tapi diajak memahami logika pajak: taat dihargai, lalai diperbaiki.
Gebyar ini juga dimeriahkan oleh berbagai stand UMKM dan mitra pemerintah, serta layanan langsung dari Bappenda. Sosialisasi intensif dilakukan agar warga paham betul bagaimana cara mendapatkan diskon maksimal.
Dengan gebrakan ini, Pemprov NTB berharap tingkat kepatuhan pajak bisa menembus jauh di atas angka 50 persen, dan pendapatan daerah makin kuat untuk menopang pelayanan publik. Gubernur menegaskan bahwa tahun depan, program ini akan dievaluasi secara menyeluruh.
“Pajak adalah gotong royong. Kita bangun daerah, tapi kita juga beri ruang untuk warga ikut merasa dimenangkan,” pungkas Gubernur.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
