Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan keseriusan dalam upaya menuntaskan kemiskinan ekstrem yang masih membayangi sejumlah wilayah di daerah ini.
Melalui konferensi pers bertema “Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB”, Rabu 18 Juni 2025, berbagai pihak dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil duduk bersama menyatukan gagasan dan strategi demi kesejahteraan yang lebih merata.
Acara yang digelar di Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital Kompleks Kantor Gubernur NTB ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Ir. H. Badrul Munir, M.M., mantan Wakil Gubernur NTB periode 2008–2013, menegaskan pentingnya konsistensi dalam membangun daerah berbasis potensi lokal. Menurutnya, integrasi program dan kemauan politik yang kuat adalah kunci dari keberhasilan. Ia mengingatkan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 6,56 persen dalam lima tahun pada masa pemerintahannya merupakan hasil nyata dari pendekatan yang terencana.
“Dua pendekatan yang kami gunakan saat itu adalah pendekatan kawasan dan pendekatan komoditas, yakni program Pijar—Sapi, Jagung, dan Rumput Laut. Ini bukan hanya tentang data, tapi bagaimana data itu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Prof. Dr. H. Mansur Afifi menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga soal keadilan sosial. Ia menggarisbawahi perlunya reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat paling bawah.
“Negara harus hadir, tidak cukup hanya dengan program. Perlu anggaran yang memihak dan pengawasan yang ketat agar tidak ada yang terpinggirkan,” kata guru besar Universitas Mataram itu.
Dari sisi teknokratik, Iskandar Zulkarnain selaku Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB memaparkan pendekatan yang digunakan pemerintah saat ini merujuk pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. Strategi utama yang dijalankan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Ia menambahkan, data kemiskinan ekstrem telah dipetakan secara rinci hingga by name by address, sehingga setiap intervensi dapat lebih terarah dan efektif.
“Dari total 2,04 persen atau sekitar 119 ribu orang yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem, kami sudah memiliki data yang terpetakan secara lengkap di tiap kabupaten. Wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi juga sudah kami identifikasi,” jelasnya.
Konferensi ini tidak hanya menjadi forum resmi, tetapi juga ruang refleksi publik untuk menilai seberapa jauh pembangunan daerah menjangkau kelompok rentan.
Diharapkan, dengan sinergi lintas sektor dan semangat kolaboratif dari berbagai generasi pemimpin, NTB mampu keluar dari lingkaran kemiskinan ekstrem dan melangkah menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, bahwa perjuangan menuntaskan kemiskinan ekstrem bukan semata angka, tetapi tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Melalui kerja bersama dan strategi yang tepat, mimpi NTB Makmur dan Mendunia bukanlah hal yang mustahil.
