Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status Darurat Bencana selama 10 hari ke depan, menyusul banjir besar yang melanda Kota Mataram dan sejumlah wilayah di Lombok Barat sejak Minggu, 6 Juli 2025.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Forkopimda NTB yang digelar pada Senin malam di kantor Gubernur NTB.
Penjabat Harian Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh Faozal, mengatakan bahwa status ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Status darurat ini ditetapkan agar seluruh proses penanganan bisa berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya usai rapat.
Selama masa tanggap darurat, Pemprov NTB akan mengaktifkan posko pengaduan dan posko tindakan serta mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk aparatur sipil negara, untuk terjun langsung ke lapangan. Mulai Rabu, seluruh ASN Pemprov akan diterjunkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai titik terdampak.
ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah akan menjalankan skema pembagian tugas. Asisten I akan bertanggung jawab di kawasan perkantoran dinas provinsi di Jalan Majapahit, sedangkan Asisten II dan III akan fokus pada daerah-daerah terdampak langsung banjir.
Sementara itu, untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif, Pemprov NTB menyerahkan penuh koordinasi logistik kepada Pemerintah Kota Mataram.
“Distribusi bantuan akan dikoordinasi langsung oleh Wali Kota Mataram karena beliau yang paling memahami kondisi wilayahnya,” imbuh Lalu Faozal.
Langkah cepat ini menunjukkan komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan dalam merespons bencana. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Kapolda NTB, Danrem, Kajati, Ketua DPRD NTB, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB.
Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap perkembangan di lapangan ke posko yang telah disiapkan.
