Lombokvibes.com, Lombok Utara– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat kinerja positif dalam pengelolaan keuangan tahun 2024, dengan realisasi pendapatan daerah yang berhasil melampaui target. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD KLU yang digelar pada Senin (16/06/2025), saat Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam laporannya, Bupati menyebutkan Lombok Utara berhasil meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebelas kali berturut-turut dari BPK RI. Hal ini dikarenakan dinilai baik dalam mengelola anggaran, termasuk dari kinerja pendapatan. Dikatakannya, pendapatan Lombok Utara melampaui target di tahun 2024 kemarin. Lombok Utara berhasil mencapai Rp1,22 triliun atau 105,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,15 triliun. Capaian ini tumbuh 17,42% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Kinerja pendapatan yang melebihi target ini menunjukkan adanya peningkatan potensi penerimaan dan perbaikan dalam sistem pengelolaan,” ujar Bupati.
Rincian pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp286,1 miliar dari target Rp301,4 miliar (94,92%), pendapatan transfer sebesar Rp859,6 miliar dari target Rp856,9 miliar (100,32%), serta pendapatan sah lainnya senilai Rp74,2 miliar yang sebagian besar berasal dari bagi hasil dengan PT. Amman Mineral Internasional, Tbk.
Pertumbuhan PAD tercatat signifikan, yakni 26,13% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama ditopang oleh realisasi pajak daerah yang mencapai 124,02% dari target.
Belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp1,129 triliun atau 96,13% dari anggaran. Dengan pendapatan yang lebih tinggi dari belanja, KLU mencatat surplus anggaran sebesar Rp90,7 miliar.
Surplus ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp110,2 miliar, meningkat drastis dibanding SILPA tahun sebelumnya yang hanya Rp24,5 miliar.
Dari sisi aset, per 31 Desember 2024 total aset daerah mencapai Rp2,119 triliun, naik Rp60,3 miliar dibanding tahun lalu. Sementara itu, kewajiban daerah tetap terkendali, dengan utang pihak ketiga hanya Rp2 juta dan utang belanja sebesar Rp24,8 miliar.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan ke depan.
“Kami akan terus tingkatkan sistem informasi keuangan, memperluas potensi PAD, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas,” ujarnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
