Lombokvibes.com, Lombok Tengah– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan penggunaan elpiji nonsubsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut resmi diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur NTB tentang larangan penggunaan elpiji subsidi 3 kilogram oleh ASN.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, yakni bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang memang berhak menerimanya.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, program ini merupakan bentuk kesadaran bersama di kalangan ASN untuk tidak mengambil hak masyarakat kecil.
“Program ini bagus karena menjadi langkah konkret kita semua dalam memecahkan persoalan distribusi elpiji, sekaligus memastikan tidak ada ASN yang menggunakan gas subsidi,” ujar Gubernur Iqbal saat peluncuran program di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (4/10).
Ia berharap seluruh ASN di lingkup Pemprov NTB dapat menjadi teladan dengan menggunakan elpiji nonsubsidi.
“Yang subsidi sudah jelas peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu. ASN seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi. Ini soal kesadaran dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Iqbal juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk mengikuti langkah yang sama.
“Nanti kita akan imbau teman-teman PNS di kabupaten dan kota agar ikut menggunakan elpiji nonsubsidi. Saya yakin ASN di NTB sudah cukup dewasa dan memahami maksud kebijakan ini,” ujarnya.
Kebijakan tersebut untuk sementara diberlakukan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, sebelum nantinya diperluas ke seluruh daerah di kabupaten dan kota.
“Untuk tahap awal kita mulai dari provinsi dulu, setelah itu akan kita kembangkan ke kabupaten/kota,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady, menjelaskan bahwa edaran ini merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kelangkaan elpiji di masyarakat dan menata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Edaran ini bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga agar elpiji subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, stok di pasaran tetap stabil,” jelas Jamaludin.
Sebagai tahap awal, Pertamina bersama Pemprov NTB menyalurkan sebanyak 1.000 tabung elpiji 5,5 kilogram kepada ASN yang sebelumnya masih menggunakan tabung gas 3 kilogram.
“ASN yang memiliki tabung 3 kilogram bisa menukarkannya dengan tabung 5,5 kilogram. Pertamina juga menyiapkan layanan distribusi langsung ke rumah ASN melalui kerja sama dengan koperasi dinas dan NTB Mall,” kata Jamaludin.
Ia menambahkan, inisiatif ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan kebijakan serupa.
“Program ini akan dimulai dari ASN golongan III dan IV di lingkungan Pemprov NTB. Ini bukan sekadar imbauan, tapi langkah nyata agar subsidi elpiji benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” tandasnya.
