Lombokvibes.com, Mataram— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ratusan unit terindikasi bermasalah hingga berujung penutupan sementara.
Kondisi ini menjadi sorotan serius, bahkan menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan angka suspend SPPG yang terdata dan menjadi perhatian nasional.
Dari total sekitar 763 SPPG di NTB, meski capaian Sertifikat Rumah/Instalasi Sehat dan Sertifikat Laik Sanitasi (SRIS/SLS) telah mencapai 88 persen, masih terdapat sejumlah besar unit yang belum memenuhi standar. Data menunjukkan sedikitnya 225 SPPG bermasalah pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 35 belum memiliki Sertifikat Laik Sanitasi, dan 39 lainnya mengalami kedua persoalan tersebut sekaligus.
Temuan tersebut berdampak langsung pada penutupan sementara ratusan SPPG, sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko kesehatan masyarakat.
Asisten I Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia meminta percepatan penerbitan sertifikasi serta disiplin dalam penerapan standar.
“Tidak boleh ada lagi penundaan jika semua sudah sesuai SOP. Keterlambatan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya dalam rapat pimpinan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur NTB.
Ia juga menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap dokumen yang telah terbit, serta mengingatkan pentingnya kejujuran dalam pengawasan, termasuk dalam pengambilan sampel bahan pangan agar tidak terjadi manipulasi.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menegaskan bahwa pengetatan ini merupakan respons atas meningkatnya kasus keracunan.
“Langkah ini diambil setelah adanya peningkatan kasus keracunan. Kami tidak ingin risiko yang lebih besar terjadi,” ujarnya.
Hasil pengawasan turut menemukan potensi ancaman kesehatan berupa kontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli), yang dapat menyebabkan diare, mual, dan gangguan pencernaan.
Ahli gizi Gusti Ayu Kade Widya Diastini menyebut persoalan SPPG di NTB tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga koordinasi yang lemah dengan mitra serta keterlambatan administrasi.
“Masalahnya tidak hanya teknis, tetapi juga lemahnya koordinasi dengan mitra serta keterlambatan administrasi,” jelasnya.
Memasuki tahun kedua program MBG, Pemprov NTB kini mengubah pendekatan. Jika sebelumnya fokus pada kuantitas, kini penekanan beralih pada kualitas dan kepatuhan standar.
“Kita sudah kejar kuantitas, sekarang fokus ke kualitas. Jangan sampai hal mendasar seperti kualitas air dan higiene justru menimbulkan masalah besar,” ujar Fathul.
Selain sektor kesehatan, Pemprov juga menyoroti ketahanan pangan sebagai penopang utama program. Ketersediaan bahan seperti beras dan telur diminta tetap terjaga, guna menghindari gangguan distribusi dan inflasi.
Dinas Pertanian NTB diminta menyusun roadmap terukur, termasuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan ketersediaan daging.
Untuk menekan jumlah SPPG bermasalah, Pemprov menyiapkan langkah percepatan pengurusan SLS, penguatan sosialisasi dan monitoring berjenjang, pelatihan penjamah makanan, hingga pengawasan ketat terhadap standar IPAL.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang dukungan anggaran, dengan catatan harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas layanan.
Fathul menegaskan, jika tidak ada perbaikan signifikan, langkah lebih keras akan diambil.
“Standar harus dijalankan dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jika tidak ada perbaikan, maka penutupan permanen akan menjadi opsi,” tegasnya.
