Lombokvibes.com, Jakarta– Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok kretek filter mencapai rata-rata Rp94.000 per kapita per bulan. Angka ini melampaui total pengeluaran untuk sejumlah sumber protein hewani, seperti daging, telur, dan susu, yang tercatat sebesar Rp85.267 per bulan.
Temuan tersebut disoroti Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dalam momentum Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober dan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pada 17 Oktober 2026.
Berdasarkan catatan koalisi masyarakat sipil tersebut, rokok menjadi komoditas terbesar kedua yang berkontribusi terhadap pengeluaran masyarakat sekaligus pembentuk garis kemiskinan, setelah beras.
Kontribusi rokok terhadap garis kemiskinan mencapai 10,83 persen di wilayah perkotaan dan 10,18 persen di pedesaan.
Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, menilai tingginya pengeluaran untuk rokok berpotensi mengurangi alokasi belanja rumah tangga untuk kebutuhan pangan bergizi, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Ia menyoroti kontradiksi antara upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengeluaran rumah tangga yang tersedot untuk membeli rokok.
“Hari Pangan dan Hari Pengentasan Kemiskinan bukan hanya seremoni tapi jadi alarm keras buat kita semua. Di satu sisi, negara berupaya mengisi piring anak dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi di rumah, di tengah kondisi ekonomi yang melemah, uang untuk beli telur dan susu justru habis jadi asap beracun. Kita seperti mengisi ember bocor: satu tangan menuang, tangan yang lain menguras,” ungkap Manik.
Menurutnya, persoalan rokok tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan keluarga, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi nasional.
Berbagai kajian ekonomi kesehatan memperkirakan beban finansial akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok, baik melalui biaya pengobatan maupun hilangnya produktivitas, mencapai lebih dari Rp410 triliun per tahun.
Angka tersebut jauh melampaui alokasi anggaran program MBG yang disebut mencapai Rp71 triliun pada tahap awal 2025 dan sekitar Rp218 triliun pada 2026.
Manik menilai, pengendalian konsumsi rokok perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan.
“Lebih dari sekadar triliunan kerugian di level makro, dampak paling nyata ada di piring keluarga. Ketika daya beli keluarga berpenghasilan rendah tersedot untuk rokok, anak-anak langsung kehilangan hak dasar nutrisi mereka pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” katanya.
IYCTC juga mendorong pemerintah memasukkan indikator merokok dalam indeks kemiskinan serta memperkuat intervensi kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mayoritas Anak Penerima MBG Tinggal dengan Perokok
Dampak konsumsi rokok terhadap pemenuhan gizi anak turut disoroti melalui studi Unit Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI).
Studi tersebut menemukan bahwa tujuh dari 10 anak penerima MBG tinggal di rumah tangga yang memiliki setidaknya satu perokok. Bahkan, sebanyak 6,4 persen rumah tangga dalam studi itu tercatat sudah memiliki anak yang ikut merokok.
Penelitian yang sama juga menemukan perbedaan pola belanja pangan antara rumah tangga perokok dan non-perokok.
Rumah tangga non-perokok cenderung mengalokasikan belanja lebih besar untuk ikan, daging segar, telur, susu, sayur, dan buah. Sementara itu, rumah tangga perokok tercatat lebih banyak membelanjakan uang untuk minuman berpemanis dalam kemasan dan makanan olahan.
Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya, mengatakan paparan asap rokok dan pola pengeluaran rumah tangga yang kurang mendukung pemenuhan gizi dapat mengancam pertumbuhan anak.
“Hasil studi kami menunjukkan bahwa paparan asap rokok dan alokasi belanja yang salah sasaran adalah bom waktu bagi kualitas SDM kita. Anak-anak dari keluarga perokok tidak hanya menghadapi defisit nutrisi secara ekonomi, tetapi juga mengalami gangguan biologis langsung, mulai dari hambatan pertumbuhan tulang hingga risiko infeksi saluran pernapasan berulang yang memicu stres metabolik,” jelas Aryana.
Berdasarkan analisis ekonometrika terhadap data panel Indonesia Family Life Survey (IFLS), PKJS-UI menemukan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua perokok kronis rata-rata memiliki tinggi badan 0,34 sentimeter lebih rendah dan berat badan 1,5 kilogram lebih ringan dibandingkan anak dari orang tua non-perokok.
Analisis tersebut juga mencatat probabilitas stunting pada anak dari keluarga perokok 5,5 persen lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga non-perokok.
Temuan itu diperoleh dengan memperhitungkan sejumlah variabel, termasuk faktor genetik, berat badan lahir, dan akses terhadap air bersih.
Aryana menjelaskan, paparan nikotin dapat mengganggu metabolisme sel tulang rawan, sedangkan paparan asap rokok meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Infeksi berulang dapat menghambat proses pertumbuhan karena energi yang seharusnya digunakan untuk perkembangan tubuh justru dialihkan untuk melawan penyakit.
Dampaknya juga berpotensi berlanjut pada perkembangan kognitif anak, terutama ketika gangguan pertumbuhan terjadi akibat masalah gizi dan kesehatan yang berkepanjangan.
“Pada akhirnya, jika negara tidak memperketat kendali atas konsumsi rokok, manfaat program gizi seperti program MBG tercederai, dan mimpi kita untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki gizi nasional tidak akan pernah tercapai secara paripurna,” pungkas Aryana.
IYCTC menilai pengendalian harga dan akses rokok perlu menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memutus rantai kemiskinan, memperbaiki pemenuhan gizi keluarga, serta melindungi tumbuh kembang anak.
