Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai babak baru pembangunan konektivitas kepulauan. Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 menjadi titik awal arsitektur besar transportasi udara berbasis air yang terintegrasi di NTB.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, serta disaksikan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi.
Bagi Pemprov NTB, kerja sama ini bukan sekadar membuka rute wisata baru, melainkan membangun simpul awal ekosistem konektivitas kepulauan yang selama ini menjadi tantangan klasik provinsi berbasis pulau.
“Konektivitas bagi NTB bukan pelengkap, tetapi prasyarat pemerataan dan pertumbuhan,” tegas Lalu Muhamad Iqbal.
Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing.
NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa dengan potensi wisata dan perikanan bernilai tinggi. Namun, aksesibilitas kerap menjadi kendala. Transportasi laut tetap vital, tetapi waktu tempuh panjang dan ketergantungan pada cuaca membuat mobilitas antarpulau kurang efisien.
Dalam banyak kasus, perjalanan yang memakan waktu beberapa jam berpotensi dipangkas menjadi puluhan menit dengan seaplane. Lompatan efisiensi inilah yang disebut sebagai konsekuensi logis dari karakter geografis NTB.
“Transportasi udara berbasis air ini bukan simbol kemewahan. Ini jawaban atas realitas geografis kita sebagai provinsi kepulauan,” ujar Iqbal.
Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis ketat. Lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) memberikan keunggulan strategis yang tidak dimiliki lokasi lain.
Kedekatan ini memungkinkan integrasi Air Traffic Control dalam satu klaster kendali, meminimalkan fragmentasi pengawasan ruang udara. Radius navigasi menjadi lebih efisien karena proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal.
Integrasi fasilitas juga mengurangi duplikasi perangkat dan biaya, meningkatkan kelayakan fiskal proyek. Dari sisi keselamatan, respons darurat lebih cepat karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional.
Iqbal menegaskan, “Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan, bukan pertimbangan estetika.”
Pengembangan dilakukan secara bertahap dan terukur. Tahapan dimulai dari penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan, sinkronisasi perizinan dan SOP operasional termasuk prosedur water aerodrome, pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan, hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan menjadi prioritas agar fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan.
“Pembangunan ini harus berjalan berdampingan dengan fungsi infrastruktur yang sudah ada. Tidak boleh saling menegasikan,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism, yakni mendorong kunjungan wisatawan dalam jumlah terkontrol namun dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi.
Efek bergandanya tidak hanya dinikmati operator penerbangan, tetapi juga pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, peningkatan okupansi homestay dan eco-resort, pertumbuhan UMKM pesisir, hingga kenaikan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.
Dalam horizon lima hingga sepuluh tahun, konektivitas cepat ini diproyeksikan mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik lebih efisien bagi komoditas perikanan premium.
“Kita ingin membangun ekosistem. Bukan sekadar rute penerbangan, tetapi rantai nilai ekonomi yang terintegrasi,” kata Iqbal.
Konektivitas udara-air ini juga membawa implikasi lintas sektor. Ia mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor, memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil, memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi, serta menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.
Dengan model ini, NTB menempatkan seaplane sebagai simpul integrasi kebijakan yang mempertemukan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.
Pemerintah menyadari kebijakan ini akan memunculkan pertanyaan publik.
Apakah elitis? Segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan. Namun manfaatnya diyakini menyebar melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal.
Apakah ramah lingkungan? Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan, dengan prinsip pertumbuhan ekonomi dan kelestarian berjalan seiring.
Bagaimana dengan fungsi bendungan? Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik,” ujar Iqbal.
Tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi ini memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.
Menurut Iqbal, kebijakan ini adalah transformasi dari sekadar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.
“Seaplane Batujai bukan akhir. Ini awal reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur,” pungkasnya.
Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan—di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
