Lombokvibes.com, Lombok Utara – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) bersama aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (8/6/2026), sebagai bentuk protes terhadap persoalan krisis air bersih, pelayanan PDAM, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa membawa empat tuntutan utama, yakni pemutusan kontrak kerja sama dengan TCN serta percepatan pembangunan pipa bawah laut Gili Meno, evaluasi dan pencopotan Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, audit tata kelola air bersih di Lombok Utara, serta percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga wilayah pelosok.
Massa aksi diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., M.Si., yang mewakili Pemerintah Daerah untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Dalam dialog bersama massa aksi, Sahabudin mengakui berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Memang ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Hari ini juga kami memanggil Dinas Kesehatan dan Direktur PDAM untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan maupun wacana yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Terkait tuntutan pencopotan Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, Sahabudin menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada Bupati Lombok Utara selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Untuk tuntutan pencopotan Direktur PDAM, tentu akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati, karena beliau selaku Kuasa Pemilik Modal yang memiliki kewenangan dalam ranah tersebut,” katanya.
Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, mengatakan persoalan krisis air bersih di Gili Meno yang berlangsung selama bertahun-tahun serta berbagai keluhan terhadap pelayanan PDAM tidak bisa lagi disikapi dengan janji semata.
“Kami datang membawa persoalan nyata yang dirasakan masyarakat. Krisis air di Gili Meno sudah berlangsung bertahun-tahun, sementara berbagai keluhan pelayanan PDAM terus muncul. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi atau janji untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Menurut Abed, masyarakat membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa akses air bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Lombok Utara.
“Kami memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membuktikan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun apabila tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, maka KBMLU bersama aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
KBMLU menegaskan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan hingga pemerintah daerah menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan air bersih, pelayanan PDAM, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.
