Lombokvibes.com, Mataram – Pemerintahan Iqbal–Dinda mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Nusa Tenggara Barat sepanjang 2025, meski tahun tersebut diwarnai tekanan pada sektor pertambangan dan fase transisi ekonomi daerah.
Berdasarkan data September 2025, jumlah penduduk miskin NTB tercatat 637,18 ribu orang. Angka ini turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, tingkat kemiskinan menyusut menjadi 11,38 persen atau turun sekitar 0,40 poin persentase.
Tak hanya itu, NTB disebut masuk dalam 9 besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025.
Gubernur NTB, Iqbal, menyebut penurunan tersebut sebagai hasil kombinasi pemulihan ekonomi rakyat dan intervensi kebijakan yang lebih terarah. “Di tengah tekanan ekonomi global dan koreksi sektor tambang, kami berupaya memastikan kelompok rentan tetap terlindungi. Angka ini menunjukkan ada hasil yang nyata,” ujarnya.
Selain kemiskinan, pemerintah daerah juga mengklaim terjadi perbaikan pada indikator ketenagakerjaan. Sepanjang 2025, tercatat penambahan tenaga kerja puluhan ribu orang, sementara angka pengangguran menurun dibanding periode sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,5 persen, yang dinilai menjadi penopang daya beli masyarakat bawah.
Wakil Gubernur Dinda mengatakan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama pada tahun pertama pemerintahan. “Kami dorong sektor-sektor yang cepat menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perdagangan, UMKM, dan jasa. Dampaknya langsung terasa pada pendapatan rumah tangga,” katanya.
Pemerintah juga menyoroti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Artinya, rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan antarwarga miskin menyempit.
Di sisi lain, Gini Ratio NTB pada September 2025 tercatat sekitar 0,364, lebih rendah dibanding sejumlah provinsi besar seperti Jawa Barat sekitar 0,383, DI Yogyakarta sekitar 0,397, dan DKI Jakarta sekitar 0,426.
Porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai sekitar 19,23 persen, yang menurut standar Bank Dunia sudah masuk kategori ketimpangan rendah.
Menurut Iqbal, capaian ini menunjukkan distribusi hasil pembangunan relatif lebih merata. “Kami tidak ingin pertumbuhan hanya dinikmati kelompok tertentu. Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat bawah,” ujarnya.
Penurunan kemiskinan 2025 antara lain ditopang peningkatan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Kenaikan ini berdampak pada pendapatan petani dan serapan tenaga kerja musiman di perdesaan, di mana sebagian besar penduduk miskin berada.
Selain itu, pemulihan sektor perdagangan, jasa, akomodasi, dan makan minum seiring bergeraknya pariwisata turut menghidupkan kembali UMKM dan usaha kecil.
Program perlindungan sosial tetap berjalan, namun mulai dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan seperti padat karya dan dukungan UMKM mikro.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai tren penurunan ini masih perlu diuji dalam jangka menengah, mengingat 2025 merupakan tahun transisi dengan sektor tambang yang belum sepenuhnya pulih dan industrialisasi yang masih dalam tahap awal.
Iqbal menegaskan pemerintah akan menjaga momentum tersebut. “Tantangan kita ke depan adalah memastikan tren ini konsisten, memperkuat sektor riil, dan membuka lebih banyak lapangan kerja produktif,” katanya.
