Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menegaskan fokusnya pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, Senin (22/9/2025), yang membahas Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang digelar di Aula DPRD KLU itu dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Jasmani dan turut dihadiri jajaran pimpinan serta anggota dewan. Selain pembahasan Raperda, paripurna juga mengagendakan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hasil dari masa reses.
Dalam penyampaiannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa penyusunan perubahan anggaran daerah merupakan proses penting dalam memastikan arah pembangunan berjalan terencana, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Proses dan tahapan penyusunan rancangan perubahan APBD ini adalah bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis,” ujar Bupati Najmul di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, Raperda Perubahan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, dan Perubahan RKPD. Ia menambahkan, postur perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Najmul menjelaskan adanya beberapa penyesuaian dalam struktur pendapatan dan belanja, khususnya dari penambahan dana transfer yang perlu diakomodir agar pelaksanaan program tetap sesuai target pembangunan.
Lebih jauh, Bupati menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak pada kebutuhan publik.
“Dalam menyusun perubahan APBD ini, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Utara dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, efisien, dan efektif,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Najmul juga menyoroti capaian positif Lombok Utara dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara mencatat progres penurunan kemiskinan paling signifikan di antara kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
“Jika tren penurunan kemiskinan ini bisa dipertahankan secara konsisten, insyaallah dalam beberapa tahun ke depan Lombok Utara tidak lagi menjadi daerah termiskin,” tandasnya optimistis.
Sidang paripurna berlangsung tertib dan produktif, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap, pembahasan Raperda Perubahan APBD ini dapat segera disetujui sehingga program-program prioritas bagi masyarakat dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
