Lombokvibes.com, Lombok Utara – Polemik hasil seleksi dan rencana pelantikan Kepala Dusun (Kadus) di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, berujung ricuh. Ratusan warga menggelar aksi protes hingga terjadi pengrusakan fasilitas kantor desa, Rabu (19/2/2026).
Dalam insiden tersebut, tidak hanya kantor desa mengalami kerusakan, Kepala Desa Pansor juga disebut sempat menjadi korban pemukulan oleh massa. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat keamanan terkait kronologi detail dugaan pemukulan tersebut.
Kericuhan terjadi setelah warga mempersoalkan hasil panitia seleksi (pansel) Kadus yang dinilai tidak sesuai prinsip keadilan. Sejumlah warga menilai proses seleksi tidak berjalan transparan karena peserta dengan nilai tertinggi disebut tidak direkomendasikan untuk dilantik, sementara yang akan dilantik justru peserta dengan nilai kedua.
Situasi yang memanas membuat acara pelantikan yang dijadwalkan hari ini akhirnya dibatalkan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Pansor, Syahdan Ilyas, membenarkan pembatalan tersebut saat dikonfirmasi Lombokvibes.com.
“Pelantikan dibatalkan hari ini. Kita tunggu jawaban dari pak kades dulu, karena kuncinya di pak kades,” ujar Syahdan.
Syahdan menjelaskan, polemik bermula dari hasil seleksi Kadus yang menjadi perbincangan luas di masyarakat. Ia menyebut, peserta dengan nilai tertinggi tidak direkomendasikan, sementara yang akan dilantik justru peserta dengan perolehan nilai kedua.
“Terkait dengan pansel Kadus, hasil pansel yang nilai tertinggi tidak mau direkom untuk dilantik, sedangkan yang mau dilantik nilai yang kedua,” katanya.
Syahdan mengaku pihak desa belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena Kepala Desa Pansor belum dapat dihubungi saat dimintai klarifikasi.
“Belum bisa dihubungi. Saya tidak tahu pak kades di mana saat ini,” ujarnya.
Namun, dijelaskan Syahdan, saat ini situasi sudah mulai kondusif setelah sebelumnya video dan foto yang beredar luas memperlihatkan kondisi kantor desa rusak, dengan material bangunan berserakan, serta fasilitas kantor dikeluarkan.
Syahdan lebih jauh menyebut pihaknya masih menunggu sikap dan langkah dari pemerintah kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait polemik ini.
“Untuk sementara tidak. Kita tunggu hasil dari kecamatan dan kabupaten,” ujarnya.
“Nanti kita lihat dulu,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Pansor belum bisa dihubungi.(*)
