Lombokvibes.com, Mataram– Menjelang perhelatan Pilkada 2024, beragam hasil survei muncul di sejumlah media sosial maupun media mainstream. Beragam hasil survei memberi klaim keunggulan kandidat pasangan calon (Paslon) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pligub) NTB, maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten/kota di NTB.
Mengamati fenomena ini, pengamat dan ahli politik Dr. Alfisahrin, M. Si, menegaskan, masyarakat harus berhati-hati dan lebih cermat membaca klaim dari hasil survei yang beredar, terutama pada Pilkada NTB 2024 ini.
Wadir IV Politeknik MFH Mataram itu juga menyebutkan, hal ini harus dilakukan mengingat tidak semua lembaga survei memiliki legitimasi dan kredibilitas.
“Kalau di NTB ini, hanya ada dua yakni lembaga survei yang terdaftar di KPU, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Kedai Kopi,” ujar Dosen Ilmu Politik dan Komunikasi Universitas 45 Mataram itu, Senin (25/11/2024).
Selain kedua lembaga survei yang telah memiliki legalitas di KPU itu, hasil yang dirilis oleh lembaga survei bisa dipertanyakan. Baik kredibilitasnya, data yang dihasilkan, responden yang digunakan maupun kesimpulan yang dibuat.
“Apakah sudah betul-betul memenuhi prosedur dan kaidah ilmiah, kalau tidak ya bisa menciptakan hasil riset yang bias, tidak objektif dan cenderung tendensius,” tegasnya lagi.
Kendati demikian, memang tidak menutup kemungkinan bahwa beragam hasil survei muncul ke publik. Hal ini dikarenakan, negara tidak memberikan biaya untuk menghasilkan survei yang independen. Sehingga, banyak hasil survei yang dikeluarkan itu cenderung subjektif dan tendensius.
“Ya karena hasilnya cenderung mengarah ke sponsor, siapa yang membiayai survei,” ujarnya.
Namun, publik bisa lebih bijaksana mencermati dan mewaspadai hasil survei yang tidak resmi atau bodong dengan cara mengikuti rujukan survei yang kredibel, memiliki legalitas di KPU..
“Karena itu yang merepresentasikan opini publik yang objektif,” tekannya. (*)
