Lombokvibes.com, Mataram- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi daerah termuda di NTB tersebut.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, yang hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK NTB, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, WTP adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga disiplin dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Alhamdulillah, ini merupakan penilaian atas hasil kerja terutama di bidang keuangan pemerintah daerah. Kami bersyukur karena hari ini Lombok Utara kembali menerima opini WTP dari BPK. Ini yang ke-11 kalinya, dan harapan kami bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Najmul menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel. Ia juga berharap tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan keuangan ke depan.
“Kita harus wujudkan pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesalahan, tentu harus segera diperbaiki. Namun ke depan, kita berharap tidak ada lagi kesalahan. Saya optimis kita bisa meraih WTP ke-12 sepanjang kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan yang ada,” tambahnya.
Namun demikian, meski berhasil mempertahankan opini WTP, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan BPK. Hingga semester II tahun 2024, tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atau TLRHP) baru mencapai 73,08 persen, menempatkan Lombok Utara di posisi ke-10 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Lombok Utara, Hermanto, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK demi perbaikan tata kelola keuangan yang berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Lombok Utara kembali mendapatkan WTP yang ke-11. Tapi perlu diingat, WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan atas pengelolaan keuangan yang baik. Kami akan segera mengumpulkan seluruh OPD pekan depan untuk menindaklanjuti temuan BPK, agar ke depan semakin sempurna,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bupati Najmul Akhyar meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja serta menjadikan aturan dan regulasi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan anggaran.
“Saya berharap kepada seluruh kepala OPD untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan memedomani aturan, karena itu kunci mempertahankan opini WTP ini,” tutupnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
