Lombokvibes.com, Lombok Utara – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memasang target lebih tinggi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Angkanya dipatok mencapai Rp 370 miliar, naik dari target tahun 2025 yang sebesar Rp 341 miliar. Kenaikan ini bukan tanpa alasan. DPRD menilai potensi ekonomi Lombok Utara, khususnya dari sektor pariwisata kawasan Tiga Gili, sangat besar dan belum tergarap maksimal.
Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, menyebut peningkatan target PAD merupakan langkah optimistis sekaligus realistis jika melihat geliat pariwisata yang terus tumbuh. Menurutnya, Tiga Gili masih menjadi tulang punggung utama penyumbang PAD, ditopang oleh tingginya arus kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
“Potensi kita memang ada dan sangat besar, terutama di sektor pariwisata kawasan Tiga Gili. Akhir tahun pengunjung membeludak. Termasuk destinasi wisata di wilayah daratan KLU juga ramai dikunjungi,” ujar Hakamah, Selasa (13/01).
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, meningkatnya mobilitas wisatawan yang keluar masuk Lombok Utara merupakan peluang emas untuk mendongkrak pendapatan daerah. Ia menilai, jika potensi tersebut dikelola dengan sistem yang lebih modern dan profesional, capaian PAD KLU bisa melonjak jauh lebih tinggi.
Bahkan, Hakamah menyebut PAD Lombok Utara secara teoritis bisa mencapai angka fantastis hingga Rp 700 miliar. Namun, peluang itu masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan lemahnya sistem pengelolaan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi.
“Potensi PAD Lombok Utara sebenarnya bisa sampai Rp 700 miliar. Tapi masih terkendala minimnya dukungan fasilitas dan sistem pengelolaan yang optimal, khususnya pemanfaatan teknologi,” tegasnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah sistem masuk kawasan wisata Tiga Gili. Saat ini, menurut Hakamah, masih banyak pintu masuk yang belum terkontrol secara maksimal sehingga rawan kebocoran pendapatan. Ia mendorong agar ke depan diterapkan sistem berbasis teknologi, seperti e-tol atau sistem digital terintegrasi.
“Misalnya untuk masuk ke kawasan Tiga Gili, ke depan bisa menggunakan sistem teknologi seperti e-tol agar tidak ada kebocoran. Saat ini masih banyak pintu masuk dan belum terkontrol secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan di sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang berpotensi mendongkrak PAD. Pengelolaan yang lebih profesional diyakini akan membuka ruang peningkatan pendapatan daerah secara signifikan.
“Ini menjadi bahan evaluasi, termasuk sektor-sektor lain di luar pariwisata,” ujarnya.
Karena itu, DPRD berharap pengelolaan pintu masuk kawasan wisata Tiga Gili ke depan bisa dilakukan secara lebih profesional dan terintegrasi. Dengan begitu, potensi penerimaan daerah dapat tergarap optimal.
“Agar ke depan kita berani mematok target PAD lebih besar,” tutup Hakamah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, membenarkan adanya kenaikan target PAD tahun 2026 menjadi Rp 370 miliar. Ia menyatakan optimistis target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang terlampaui.
Menurutnya, kinerja pemungutan PAD selama ini menunjukkan tren yang sangat positif. Ia mencontohkan, pada tahun 2025 target PAD khusus di Bapenda ditetapkan lebih dari Rp 200 miliar, dan realisasinya mampu melampaui 120 persen.
“Pada tahun 2025, target PAD khusus di Bapenda sebesar Rp 200 miliar lebih. Realisasinya mencapai lebih dari 120 persen,” tandasnya.
Capaian tersebut menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah untuk semakin percaya diri menaikkan target PAD di tahun berikutnya. Dengan dukungan sistem yang lebih modern, pengawasan yang ketat, serta pengelolaan pariwisata yang profesional, Lombok Utara diyakini mampu menjadikan sektor wisata sebagai mesin utama pertumbuhan PAD.
Target Rp 370 miliar pada 2026 pun bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan simbol ambisi besar KLU untuk naik kelas sebagai daerah dengan kemandirian fiskal yang semakin kuat, bertumpu pada kekayaan pariwisata kelas dunia yang dimilikinya.
