Lombokvibes.com, Lombok Utara – Maraknya aksi pembobolan yang dilakukan kawanan pencuri di Kabupaten Lombok Utara kembali menyita perhatian publik. Sejumlah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sebuah toko peralatan olahraga menjadi sasaran pencurian. Tak hanya itu, sebuah ritel modern di wilayah Lombok Utara juga dilaporkan ikut dibobol oleh pelaku, Rabu (07/01/2026).
Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan, terutama di kawasan jalan utama yang menjadi akses vital pergerakan ekonomi dan aktivitas warga. Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Artadi, S.Sos., mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sepanjang jalan nasional dan titik-titik strategis lainnya.
Artadi menegaskan, meningkatnya kasus kriminal seperti pencurian tidak bisa dibiarkan tanpa respons serius. Menurutnya, keberadaan CCTV bukan hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan sekaligus pendukung penegakan hukum.
“Dengan adanya CCTV di jalan utama dan titik-titik strategis, apabila terjadi kejadian seperti ini akan lebih mudah terpantau dan ditelusuri,” ujar Artadi, Senin (12/01/2026).
Ia menyebut, pemasangan CCTV seharusnya mencakup sepanjang jalur utama dari ujung Kecamatan Bayan hingga Kecamatan Pemenang. Wilayah tersebut merupakan koridor vital yang setiap hari dilalui masyarakat, wisatawan, serta kendaraan distribusi barang dan jasa.
Menurut Artadi, langkah ini idealnya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Utara sebagai instansi yang membidangi sistem informasi dan teknologi daerah. Ia mendorong Diskominfo agar segera bergerak cepat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemasangan CCTV secara terintegrasi.
Lebih jauh, Artadi mengungkapkan bahwa sebelumnya Polda NTB sebenarnya sudah pernah memasang sejumlah unit CCTV di beberapa titik di Lombok Utara. Namun, berdasarkan informasi yang ia terima dari rekan-rekan di Polres Lombok Utara, kamera-kamera tersebut saat ini dalam kondisi tidak aktif.
“Saya dengar ada beberapa unit CCTV yang dipasang oleh Polda, tapi sementara tidak aktif. Karena itu kita minta Diskominfo bisa berkomunikasi dengan pihak Polres atau Polda agar CCTV tersebut bisa diaktifkan kembali,” jelasnya.
Ia merinci, beberapa titik yang pernah terpasang CCTV antara lain di wilayah Menggala, satu unit di depan lapangan, satu unit di Kecamatan Kayangan, serta di Kecamatan Bayan. Namun seluruh unit tersebut kini dilaporkan tidak lagi berfungsi.
“Informasi yang saya terima, semuanya sudah tidak aktif,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurut Artadi, menjadi ironis di tengah meningkatnya kebutuhan pengawasan keamanan. Ia menilai, justru saat ini yang aktif hanyalah CCTV milik pribadi atau milik toko-toko tertentu yang dipasang secara mandiri oleh pemilik usaha.
“Sekarang yang aktif justru CCTV milik pribadi atau toko-toko. Maka perlu Pemda juga hadir dengan memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis,” tegasnya.
Artadi menekankan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam penyediaan sistem pengawasan publik adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak kriminal, CCTV juga diyakini dapat menekan niat pelaku kejahatan sebelum beraksi.
Ia berharap, ke depan ada langkah nyata berupa penganggaran, perencanaan teknis, serta koordinasi lintas instansi agar sistem CCTV di Lombok Utara bisa terbangun secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal alat, tapi soal komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan masyarakat. Kalau keamanan terjamin, aktivitas ekonomi dan sosial juga akan berjalan lebih baik,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya kasus pencurian yang viral di media sosial, dorongan DPRD ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.
