Lombokvibes.com, Lombok Tengah – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan asupan gizi.
Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Aula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Lombok Tengah pada Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang antusias mengikuti pemaparan dari tim sosialisasi MBG.
Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Anggota DPRD Lombok Tengah Nasarudin, serta Kepala Desa Penujak Daman Hudi.
Muazzim Akbar menyampaikan, bahwa hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tujuan dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dari jenjang TK hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
“Karena masih dalam tahap awal, program ini memerlukan waktu untuk menyiapkan berbagai aspek pendukungnya. Pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama generasi muda, agar tumbuh sehat dan cerdas,” jelas Muazzim Akbar.
Ia menambahkan, bahwa setiap menu makanan dalam program MBG dirancang oleh ahli gizi sesuai pedoman nasional dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing penerima manfaat. Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pusat penyedia makanan bergizi yang beroperasi dengan standar nasional.
“Program MBG adalah langkah strategis membentuk generasi unggul di tengah tantangan zaman yang terus berkembang,” tegasnya.
Muazzim juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saja, diperkirakan ada sekitar 1,7 juta penerima manfaat. Setiap dapur SPPG ditargetkan mampu melayani setidaknya 3.000 orang, dan menyerap 47 hingga 50 tenaga kerja lokal.
“Program ini juga memberdayakan pelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, untuk menjadi pemasok bahan pangan,” tambah Muazzim.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan memaparkan skema kemitraan dan syarat pendirian dapur MBG. Ia menjelaskan bahwa kerja sama terbuka luas untuk pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, hingga sektor swasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial.
“Beberapa persyaratan antara lain lahan minimal 600 meter persegi, bangunan dapur minimal 300 meter persegi, serta perekrutan tenaga kerja lokal sebanyak 47 orang. Peralatan dan transportasi juga harus sesuai standar BGN,” ujarnya.
Ia menekankan, bahwa dapur MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dengan menyerap tenaga kerja dan melibatkan warga sebagai pemasok bahan pangan, perputaran ekonomi di wilayah seperti Batulayar akan semakin meningkat,” jelasnya.
Secara nasional, program MBG menargetkan pendirian 30.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 89 juta orang, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari PAUD hingga SMA.
Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id.
