Lombokvibes.com, Sumbawa— Pemerintah resmi memulai pembangunan industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (6/2/2026).
Program ini digagas Kementerian Pertanian RI bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan, dengan dukungan pendanaan nasional.
Industri ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai nilai perunggasan, mulai dari pembibitan (Grand Parent Stock, Parent Stock hingga Final Stock), pembangunan pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran. BUMN Pangan juga disiapkan sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa tantangan terbesar peternakan di NTB bukan pada kemampuan masyarakat, melainkan karena sektor hulu dan hilir selama ini masih dikuasai industri besar dari luar daerah, terutama DOC dan pakan.
“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujar Miq Iqbal.
Ia menilai program tersebut juga menjadi jawaban strategis atas meningkatnya kebutuhan pangan seiring suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Saat ini, NTB disebut telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur MBG aktif.
“Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.
Secara nasional, program ini didukung investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai provinsi, termasuk NTB. Selain itu, peternak rakyat, koperasi, dan skema kemitraan dilibatkan dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional, yang didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Untuk mempercepat pelaksanaan di daerah, Pemprov NTB menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi sektor peternakan yang menopang kebutuhan MBG.
Sementara itu, Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian, Ma’mun, menyebut program ini merupakan terobosan pemerintah atas arahan langsung Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang lebih merata. Menurutnya, fokus BUMN adalah pada DOC dan pakan sebagai dua aspek paling fundamental yang selama ini menjadi kendala daerah.
“Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan DOC, harga lebih terjangkau, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelasnya.
Selain mendorong produksi, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program magang gratis bagi generasi muda, dengan target pembentukan sekitar 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur secara nasional.








































