Penulis: Harianto, Jurnalis freelance & peneliti di Lombok Research Center (LRC)
Lombokvibes.com, Lombok Timur– Pagi itu 17 Mei 2025, di Lesehan Sekar Asri, Lombok Timur, deretan kursi plastik menyambut belasan ibu-ibu rumah tangga, pengurus BUMDes, para petani dan juga kepala desa yang hadir untuk berdiskusi.
Fokus diskusi bukan pada proyek infrastruktur, bukan pula pada data statistik. Topik hari itu sungguh sederhana tapi amat genting: bagaimana desa bertahan di tengah krisis lahan pangan yang mulai menyempit?
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Penguatan Desa Mandiri Pangan”, suara-suara dari pelosok desa mengalir seperti air dari mata air pegunungan. Ada keresahan, ada harapan, ada juga kebingungan.
Dari Desa Sepit, Ketua Kelompok Tani Zulhakim menyampaikan dengan lugas: “Masalah utama kami adalah modal, teknologi, dan pascapanen.” Bahkan ketika panen datang, alat tidak cukup. Padi pun rusak sebelum sempat disimpan.
Situasi itu bukan satu-satunya yang terjadi. Dari Desa Lendang Nangka, Sahiruddin mengeluhkan juga soal harga jual gabah yang tak menentu.
“Petani itu tiga bulan kerja keras, tapi hasilnya kadang hanya cukup untuk menutup biaya tanam.” Belum lagi ketika bibit yang diberikan kualitasnya buruk, dan anak muda yang semakin enggan turun ke sawah.
Mereka yang tinggal di pesisir punya cerita berbeda. Jumahirudin dari Desa Tanjung Luar menyebut cuaca sebagai musuh tak kasat mata. Hasil tangkapan menurun, musim yang tak menentu, dan kesulitan mengakses pangan pokok seperti beras membuat nelayan menggantungkan hidup pada sistem barter antar desa.
Roadmap Pangan
Diskusi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan. Ia adalah soal keterjangkauan, stabilitas harga, pola konsumsi, dan distribusi yang adil.
Ketahanan pangan juga adalah tentang bagaimana desa mengelola sumber dayanya, baik alam, manusia, maupun kelembagaan.
Namun di balik tantangan itu, terdapat jejak kemandirian. Desa Sapit misalnya, masih mempertahankan tradisi menyimpan beras di lumbung rumah.
Desa Sepit bahkan telah memiliki empat lumbung pangan yang dikelola bersama. Beberapa desa juga menyebutkan bahwa peran perempuan dan kelompok UMKM mulai tumbuh sebagai aktor pascapanen.
Tetapi mereka tidak bisa berjalan sendiri. Sebagaimana diungkapkan banyak peserta, pemerintah desa hingga pusat harus menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas, bukan sekadar formalitas anggaran.
Dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan hendaknya dipahami sebagai intervensi strategis, bukan hanya belanja ternak atau jalan tani.
Apa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah roadmap pangan yang berpihak pada desa. Sebab, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Lombok Research Center (LRC), Suherman, “Ketahanan pangan bukan hanya proyek, tetapi simbol kemandirian desa.” Ia adalah napas panjang pembangunan.
Jika desa kuat dalam pangan, desa akan kuat dalam martabat. Ketahanan pangan bukan sekadar memenuhi perut, tetapi menjaga harga diri, menghindari ketergantungan, dan menciptakan ruang hidup yang layak bagi semua warga.
Sebuah desa yang tahan pangan adalah desa yang tahu bagaimana ia akan hidup, tumbuh, dan memberi kehidupan. Nah, begitu?!
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
