Penulis: Harianto, Peneliti di Lombok Research Center (LRC)
Lombokvibes.com, Lombok Timur- Ada hal-hal yang tak bisa terus-menerus dititipkan. Salah satunya identitas. Budaya Nusa Tenggara Barat telah terlalu lama hidup dalam selimut narasi Bali. Terpinggir di beranda, nyaris tak punya suara dalam forum besar kebudayaan nasional.
Tapi kini, sebuah langkah berani diambil. NTB akan punya Balai Pelestarian Budaya sendiri, terpisah dari sang tetangga dominan. Ini bukan cuma kabar baik. Ini adalah titik balik.
Ketika Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengumumkan hal ini di Ballroom Islamic Center, 2 Juli 2025, publik kebudayaan meresponsnya dengan haru sekaligus harap. Akhirnya, rumah itu akan dibangun. Ruang untuk merekam, merawat, dan memproyeksikan kebudayaan NTB dari lensa sendiri.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon sebelumnya memang pernah melontarkan wacana dan menginstruksikan pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan di NTB agar lebih fokus dalam memajukan kebudayaannya. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram pada Selasa, 7 Januari 2025.
Tiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan wilayah Sunda Kecil ini berada dalam satu naungan BPK yang berkantor pusat di Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali dan NTB saat ini masuk ke dalam Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah XV. Sedangkan NTT sendiri masuk BPK Wilayah XVI dan memiliki kantor sendiri di Kota Kupang.
Balai Pelestarian Kebudayaan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Kementerian Kebudayaan yang memiliki tugas melestarikan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di Indonesia.
Organisasi UPT itu berfungsi melindungi, memfasilitasi pemanfaatan, pelaksanaan kemitraan, pendataan dan pendokumentasian terhadap cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, hingga objek pemajuan kebudayaan.
Terbebas dari Bayang-Bayang
Budaya NTB kayanya bukan main. Dari ritual Bau Nyale, tenun tradisional, sastra lisan, tradisi Maulid Adat, kesenian Gendang Beleq, dan Peresean di Lombok, Barapan Kebo di Sumbawa yang membumi hingga kuliner Timbu di Dompu dan musik Kareku Kandei di Bima.
Tapi kekayaan itu nyaris selalu dikenang dalam istilah “variasi dari Bali”, bukan sebagai entitas mandiri. Ironi ini sudah berlangsung terlalu lama.
Dengan BPK NTB, warisan itu akan punya ruang arsip sendiri. Akan ada database budaya yang tidak dicampur dengan Bali. Akan ada kurator yang lahir dari tanah sendiri, bukan dari luar yang hanya melihat dari katalog.
Peta Jalan Budaya yang Tertunda
Apa yang lebih penting dari pendirian balai ini? Roadmap. Sebuah peta jalan. Rencana induk. NTB tak bisa lagi menjalankan kebijakan budaya secara tambal sulam. Kita butuh peta jangka panjang: lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan.
Apa yang ingin kita capai dalam pelestarian, regenerasi, dan diplomasi budaya?
Selama ini, seni budaya hanya jadi pelengkap acara pemerintah. Penari hanya dipanggil saat seremonial, lalu dilupakan. Budaya dilihat sebagai dekorasi, bukan sebagai arsitektur.
Dengan balai ini, paradigma itu harus dihancurkan. Kita butuh lembaga yang hidup, yang tidak cuma menyimpan benda pusaka tapi menghidupkan semangatnya. Yang mencetak kurator lokal. Yang menguatkan komunitas adat. Yang memberi ruang pada seni minoritas, bukan hanya budaya arus utama.
Koalisi Harapan dari Akar
Di balik struktur formal balai, ada komunitas. Di sinilah Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) NTB harus memainkan peran strategis. Ketua KSBN NTB, TGH Hazmi Hamzar, mengangkat isu penting: menyatukan seniman dan tokoh agama.
Keduanya harus duduk dalam meja yang sama. Karena kebudayaan yang kuat adalah produk dari harmoni nilai spiritual dan ekspresi estetik.
Jika tidak, budaya akan terjebak dalam konservatisme yang beku atau euforia estetika yang kosong. Kita butuh jembatan. Dan tentu saja, KSBN bisa jadi jembatan itu.
Melawan Monokultur Global
Miq Iqbal menyebut ancaman globalisasi: “Jika tak punya karakter budaya yang kuat, sebentar lagi semuanya akan jadi satu warna.” Ini bukan histeria. Ini kenyataan. Dari produk, gaya bicara, sampai gaya hidup—generasi muda makin menjauh dari akar.
BPK NTB harus jadi benteng. Tapi bukan benteng yang mengurung. Melainkan pagar hidup yang menyaring. Memilih mana yang bisa menyatu, mana yang harus dijaga. Kita tak anti-global. Tapi kita juga tak ingin bubar sebagai diri.
Rumah yang Telah Lama Diperjuangkan
Rumah ini akhirnya akan berdiri. Tapi rumah tanpa penghuninya akan kosong. Rumah tanpa suara anak-anak yang membaca ulang dongeng neneknya akan sunyi.
BPK NTB adalah kesempatan. Tapi ia juga tanggung jawab. Mari kita isi rumah ini dengan diskusi, dengan arsip, dengan pelatihan, dengan mimpi. Mari kita isi dengan peta.
Kita telah menjemput takdir budaya kita. Kini waktunya kita menulis narasi dari rumah sendiri—bukan lagi dari beranda rumah tetangga. Begitu?!
*Tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
