Penulis: Arie Gare (Mahasiswa Teknik Lingkungan UNU NTB, Leader WCD NTB, Ketua Wanapala NTB 2022–2024)
Lombokvibes.com, Mataram- Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) atau World Environment Day (WED) tahun 2025 kembali menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Namun sayangnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ini sering kali terjebak dalam seremoni dan slogan tanpa diiringi langkah nyata.
Kita bisa melihat sendiri, di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, persoalan lingkungan yang paling mendesak saat ini adalah persoalan sampah, dan ironisnya, solusi yang dipilih oleh para pemangku kebijakan justru memperparah keadaan.
Salah satu contohnya, wacana menjadikan Desa Kebon Ayu sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sementara mengemuka belakangan ini. Wacana ini menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya pemuda setempat. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut hanya memperpanjang pola lama: memindahkan masalah tanpa menyelesaikannya.
Model penanganan sampah di NTB saat ini masih mengandalkan konsep “buang dan lupakan”, dengan TPA sebagai tujuan akhir. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPA bukan solusi, melainkan bentuk kegagalan sistemik dalam tata kelola sampah. Di Kota Mataram sendiri, sudah dua lokasi sudah menjelma menjadi gunung sampah. Sementara itu, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Sandubaya dan Ampenan yang semestinya bisa menjadi alternatif solusi justru belum berfungsi maksimal.
Data yang kami himpun melalui riset komunitas lingkungan bersama World Cleanup Day Indonesia NTB (WCDI.NTB) mengungkap, bahwa sebagian besar sampah yang berakhir di TPA adalah sampah rumah tangga.
Ironisnya, jenis sampah ini justru paling mudah diolah dan berpotensi besar menjadi sumber energi alternatif melalui teknologi seperti RDF (Refuse Derived Fuel). Fasilitas RDF di TPA Kebun Kongok sendiri sudah ada, tetapi hingga kini belum dioperasikan secara optimal.
Pertanyaannya: apakah kita serius ingin menyelesaikan persoalan lingkungan, atau hanya sibuk memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain?
Kondisi ini menunjukkan, bahwa NTB belum sepenuhnya keluar dari mentalitas jangka pendek. Padahal, provinsi ini pernah menggagas gerakan ambisius bertajuk Zero Waste. Kini, gerakan itu justru menjadi tanda tanya besar: sejauh mana komitmen dan implementasinya?
Salah satu akar persoalan terletak pada rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, yang berbanding lurus dengan minimnya edukasi lingkungan sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup semestinya dimasukkan dalam kurikulum formal di sekolah, bukan sebagai wacana, tetapi sebagai kebutuhan mendesak untuk membentuk kesadaran generasi mendatang.
Lingkungan bukan warisan dari generasi sebelumnya, melainkan pinjaman dari generasi yang akan datang. Karena itu, keputusan yang kita ambil hari ini akan menjadi warisan permanen bagi anak cucu kita. Kita bisa memilih untuk mewariskan hutan yang lestari, laut yang bersih, dan udara yang segar atau sebaliknya, mewariskan gunung sampah dan krisis ekologis yang tak berkesudahan.
Lombok bukan tempat sampah. Sudah saatnya pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat menghentikan praktik “buang dan lupakan”. Penambahan infrastruktur pengolahan sampah, penguatan regulasi, serta perubahan perilaku konsumtif harus berjalan beriringan. Tanpa itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup hanyalah simbol kosong yang jauh dari realitas.
