Lombokvibes.com, Lombok Utara – Upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus diperkuat, tidak hanya melalui kebijakan struktural, tetapi juga lewat pendekatan edukatif yang menyasar hingga ke akar rumput.
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lombok Utara mengambil peran strategis dengan fokus pada advokasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Sekretaris FPRB Lombok Utara, Samsul Muhyin, menegaskan bahwa peran FPRB dijalankan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan, yakni mengawal, mendampingi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
“Kalau melihat tugas dan fungsi FPRB Kabupaten Lombok Utara, kami lebih pada pengawalan, pendampingan, dan penguatan kapasitas desa tangguh bencana serta penanggulangan risiko bencana,” ujar Samsul kepada Lombokvibes beberapa waktu lalu.
Langkah tersebut semakin diperkuat setelah terbitnya Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Bencana. Regulasi ini menjadi dasar penyusunan bahan ajar Satuan Pendidikan Aman Bencana yang ditujukan untuk anak-anak usia sekolah.
Menurut Samsul, edukasi sejak dini menjadi kunci penting membangun kesiapsiagaan masyarakat di masa depan. Karena itu, materi literasi bencana dikemas dengan pendekatan yang ramah anak.
“Setelah adanya perbup gerakan literasi bencana, kami menyusun bahan media edukasi untuk anak-anak, terutama anak sekolah, supaya mereka memahami dan memiliki respon cepat terhadap bencana yang dihadapi,” jelasnya.
Bentuk edukasi tersebut dituangkan dalam media komik dan video animasi yang memuat materi antisipasi dan pengurangan risiko bencana. Pemilihan format komik bukan tanpa alasan.
“Buku ini kami susun dalam bentuk komik karena lebih mudah dibaca dan dipahami oleh anak-anak dari jenjang TK, SD, hingga SMP,” kata Samsul.
Tak hanya menyasar sekolah, FPRB juga mendorong optimalisasi peran pemerintah desa melalui pendekatan lintas bidang. Selama ini, menurut Samsul, penguatan kebencanaan di tingkat desa belum berjalan maksimal.
“Kami akan melakukan pendekatan terhadap lima bidang di desa, sehingga pemerintah desa bisa mengalokasikan peran dan anggaran untuk pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Pendampingan juga dilakukan pada skala wilayah yang lebih luas, mulai dari Kecamatan Tangguh Bencana hingga Desa Tangguh Bencana. Selain itu, FPRB mendorong perubahan Peraturan Bupati terkait BTT agar kebijakan tersebut dapat bersinergi dengan upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Tanpa program yang melibatkan masyarakat, upaya pengurangan risiko bencana akan terasa berat,” kata Samsul.
Dalam penguatan mitigasi bencana, FPRB Lombok Utara juga mengintegrasikan kearifan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Sistem pengetahuan lokal seperti penanda musim, pergerakan bulan, hingga tanda-tanda alam diyakini masih relevan sebagai sistem peringatan dini berbasis komunitas.
“Sebagian masyarakat kita adalah masyarakat hukum adat. Mereka punya pengetahuan lokal untuk menandai kejadian-kejadian alam, dan itu bisa digunakan untuk respon cepat terhadap bencana,” ujarnya.
Selain itu, norma adat juga berperan penting dalam menjaga lingkungan. Aturan adat yang melarang perusakan hutan, misalnya, menjadi benteng alami dalam mengurangi risiko bencana ekologis.
“Masyarakat adat memiliki norma untuk menjaga lingkungan, seperti aturan menjaga hutan agar tidak gundul. Setiap pelanggaran ada sanksinya,” tambah Samsul.
Peraturan Bupati tentang literasi bencana sendiri telah rampung sejak 2023. Tantangan berikutnya adalah memperluas edukasi dan distribusi informasi kepada masyarakat.
“Kini fokusnya bagaimana melakukan edukasi dan perluasan penyebaran informasi, termasuk memanfaatkan perpustakaan daerah dan perpustakaan desa agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa membaca dan memahami materi kebencanaan,” jelasnya.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
