Lombokvibes.com, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menancapkan gas penuh pada agenda pembangunan 2026. Lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sejumlah proyek strategis digulirkan dengan fokus pada pemerataan infrastruktur jalan dan penguatan layanan dasar masyarakat.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, Bambang Gunawan, menegaskan bahwa arah pembangunan tahun ini tidak lagi terpusat pada wilayah tertentu. Pemerintah daerah memilih pendekatan pemerataan sebagai fondasi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga.
“Pembangunan jalan tidak lagi terkonsentrasi di satu wilayah tertentu. Seluruh kecamatan mendapatkan porsi pembangunan yang seimbang agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Bambang di Tanjung, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan dan rekonstruksi jalan kabupaten menyasar ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Mulai dari jalur penghubung antarwilayah, akses menuju permukiman, kawasan pertanian, hingga sentra-sentra ekonomi rakyat.
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Lombok Utara. “Pendekatan pemerataan dipilih untuk memastikan pembangunan menjangkau hingga wilayah pelosok sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Lombok Utara,” katanya.
Tak hanya infrastruktur fisik, penguatan tata kelola pemerintahan juga masuk dalam daftar prioritas. Pada 2026, Pemkab Lombok Utara merencanakan pembangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Inspektorat. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan.
Di sektor layanan dasar, perhatian pemerintah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Pengembangan jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah akan dilakukan di Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Sementara di kawasan wisata Gili Trawangan, pemeliharaan sistem pengolahan air limbah dilakukan guna menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
“Penguatan layanan dasar masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada sektor air bersih dan sanitasi, Pemkab Lombok Utara mengembangkan jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah di Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Di kawasan pariwisata Gili Trawangan, pemerintah melakukan pemeliharaan sistem pengolahan air limbah guna menjaga kualitas lingkungan,” tuturnya.
Program sanitasi permukiman juga digulirkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seluruh rangkaian proyek strategis 2026 tersebut dirancang dengan prinsip inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Bambang menegaskan, pemerintah memastikan setiap program berjalan dengan akuntabilitas dan pengawasan berjenjang agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Seluruh program dirancang dengan prinsip akuntabilitas serta pengawasan berjenjang agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di setiap kecamatan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan,” pungkasnya.
Dengan strategi yang menyentuh konektivitas, tata kelola, hingga layanan dasar, Pemkab Lombok Utara mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan 2026 bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru daerah.
< a title=" milad bima 2025" target="_blank">
