Lombokvibes.com, Mataram– Sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote baru dirilis kemarin, 11 Februari 2024.
Film dokumenter yang digarap oleh Dhandy Laksono bersama tim dengan durasi 1 jam 57 menit ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Mereka bertiga mengungkap dengan jelas sekenario Pemilu kotor di 2024. Sehingga menjadi refleksi bagi para pemilih sebelum hari H pencoblosan.
Apa saja kejanggalan-kejanggalan yang diulas oleh Dirty Vote?
Pada awal video, ditayangkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bagaimana anak keduanya Gibran Rakabuming Raka tidak tertarik pada politik. Selain itu, ia juga masih sangat muda dari segi usia dan pengalaman, serta baru saja belajar menjadi pejabat. Namun seiring berjalan waktu, Jokowi menyatakan pro dukungan untuk Gibran maju ke Pemilu sampai dia deklarasikan menjadi Cawapres, mendampingi Prabowo Subianto.
Bagaimana sekenario yang dirancang Jokowi bersama pihaknya selama 10 tahun terakhir?
Zainal Arifin Mochtar mengungkap bagaimana Pemilu 2024 ini melahirkan dikotomi dari para paslon, terlebih paslon 02 yang tetap unggul di semua survey dan menyebut pihaknya akan menang dalam satu putaran.
“Nyatanya, tidak mudah bagi capres dan cawapres memenangkan 50% suara dalam satu putaran. Namun sudah dirancang sedemikian rupa,” ujar Zainal Arifin.
Pertama, dapat dilihat dari sebaran wilayah. Terutama wilayah Papua yang telah berkembang menjadi 6 Provinsi. Di tempat ini, suara Jokowi selalu unggul.
Kedua, pemilihan dan penunjukkan Kepala Daerah. Jokowi telah menunjuk 20 PJ Gubernur dan 182 PJ walikota dan bupati. Dimana, menjelang Pemilu ini mereka gencar menyatakan dukungan ke paslon yang diusung Jokowi.
Selain itu, organisasi Desa yang dibentuk Jokowi juga secara terang-terangan menyatakan dukungan dan kampanye secara terbuka.
Menjelang Pemilu 2024 ini juga, terdapat rentetan pembagian Bansos yang cukup masif sampai menggelontorkan anggaran 500 T.
“Bansos-bansos ini juga dikampanyekan secara terbuka oleh Menteri-menteri yang menyatakan dukungan secara jelas kepada paslon 02,”ujar Bivitri.
Selain bansos, Jokowi juga dikatakan telah menaikkan gaji PNS dan pensiunan. Dimana gaji PNS dinaikkan 6% dan gaji pensiunan sekitar 12%.
Para menteri diketahui secara terang-terangan berkampanye mendukung paslon 02 tanpa cuti dari masa kerja. Mereka ramai-ramai membagikan bansos agar meraup suara untuk paslon yang mereka usung.
Kampanye terbuka dari para aparatur negara ini menjadi sorotan dari Feri Amsari. Mengapa Bawaslu RI tidak berani tegas dan menindak?
Feri Amsari menanyakan integritas Bawaslu RI. Terlebih sistem pemilihan Bawaslu diinformasikan bocor, karena data kandidat terpilih sudah ditentukan 4 hari sebelum pemilihan.
“Data ini bocor dari sebuah grup Whatsapp” ujar Feri.
Setelah menjabarkan berbagai kejanggalan, Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri kemudian mengulas bagaimana kejanggalan di MK yang melatarbelakangi pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah hakim sebelumnya menolak permohonan mengenai batas usia capres/cawapres yang diturunkan menjadi 35 tahun atau berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah/walikota atau bupati yang diajukan oleh Almas, namun kemudian diterima dan diproses meski telah dicabut.
Hingga pada saat keputusan akhir, permohonan Almas dikabulkan oleh hakim karena sejumlah hakim berubah pikiran menjadi setuju menerima.
Pada akhir video, ketiga ahli hukum tata negara ini menyatakan bagaimana sekenario ini disusun begitu lama dan telah didesain oleh mereka yang berkuasa untuk kembali berkuasa.
Hingga berita ini tayang, Dirty Vote telah ditonton lebih dari 4 juta kali di youtube Dirty Vote. (**)
